Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Enggan Menilai Laporan Pengacara Novanto sebagai Kriminalisasi

Kompas.com - 09/11/2017, 19:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang enggan menilai bahwa laporan dari pihak pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto ke Bareskrim Polri sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan lembaga antirasuah.

Seperti diketahui, Saut dan Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan atas tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan Setya Novanto.

Saut menganggap laporan pihak kuasa hukum Novanto sebagai bentuk koreksi terhadap KPK.

"Jangan-jangan. Pokoknya KPK harus (di)-check and balance, itu saja. Apakah bentuknya kriminalisasi atau enggak, biar publik yang menilai," kata Saut, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

(Baca juga: KPK Terima SPDP Berisi Dua Pimpinan KPK sebagai Terlapor)

Saut juga enggan menyebut bahwa laporan pihak pengacara Novanto tersebut sebagai bentuk serangan balik kepada KPK. Namun, dia menduga laporan itu masih terkait dengan pengusutan kasus korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK.

Meski demikian, Saut memastikan bahwa proses pencegahan terhadap Novanto sudah sesuai dengan prosedur. Saut mengaku, dia yang menandatangani pencegahan terhadap Novanto. Saat itu para pimpinan lain sedang berada di luar KPK.

"Masa sih saya tanda-tangani surat kalau enggak disetujui pimpinan lain, kalau enggak juga dikasih masukan dari teman teman di bawah," ujar Saut.

(Baca juga: Kapolri Sempat Tidak Tahu Penerbitan SPDP Kasus Dua Pimpinan KPK)

Saut menyatakan, KPK tidak khawatir dengan laporan yang sudah diproses Bareskrim Polri itu. Dia pun sempat berseloroh, hukuman dalam kasus yang disangkakan kepada dirinya dan Ketua KPK itu tak sampai hukuman mati.

"Ya kan paling juga saya enggak dihukum mati juga ya? Memang vonisnya berapa tahun kalau saya ini?" tutur Saut, berseloroh.

Kompas TV SPDP ini keluar empat hari setelah KPK mengirimkan SPDP kepada Ketua DPR Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com