Kompas.com - 09/11/2017, 14:04 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Hartini mengungkapkan, kelompok penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan tidak terdaftar di kementeriannya.

"Memang betul (tidak terdaftar)," ujar Sri dihubungi, Kamis (9/11/2017).

Menurut Sri, cikal bakal Sunda Wiwitan berawal dari Perkumpulan Aliran Cara Karuhun Urang (PACKU) yang didirikan dan dipimpin oleh Djati Kusumah.

Aliran PACKU itu pernah terdaftar di Kemendikbud. Namun, aliran itu dibekukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dinyatakan sebagai aliran sesat.

Baca: Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah

Kemudian, Djati Kusumah mendirikan Aliran Karuhun Urang (AKUR). Aliran tersebut yang akhirnya sekarang menjadi Sunda Wiwitan.

"Kalau misalnya Sunda Wiwitan mendaftarkan ke Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud enggak masalah. Sepanjang itu memang kelompok penghayat kepercayaan," kata Sri.

Sri mengatakan, kelompok penghayat kepercayaan punya hak untuk mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah, khususnya Kemendikbud.

"Tercatat enggak tercatat itu kan tergantung mereka. Mau mencatatkan, mau mendaftarkan ke Kemendikbud atau tidak" kata Sri. 

Baca juga: MK: Hak Penganut Kepercayaan Setara dengan Pemeluk 6 Agama

Meski tidak terdaftar, Sri menegaskan, Sunda Wiwitan punya hak yang sama seperti kelompok penghayat kepercayaan lainnya yang terdaftar di pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Nasional
Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Nasional
Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Nasional
Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Nasional
Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Nasional
Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Nasional
Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Nasional
Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X