"Dokumen Surga", Ujian Selanjutnya untuk Pemerintah... - Kompas.com

"Dokumen Surga", Ujian Selanjutnya untuk Pemerintah...

Kompas.com - 09/11/2017, 10:43 WIB
Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

JAKARTA, KOMPAS.com — Disebut-sebutnya beberapa nama warga negara Indonesia di dalam laporan Paradise Papers atau Dokumen Surga menjadi ujian baru bagi pemerintah.

"Ini tes bagi kredibilitas dan komitmen pemerintah untuk mengejar pengemplang pajak setelah tax amnesty (pengampunan pajak)," ujar peneliti Institute for Economics and Development Finance (Indef), Bima Yudhistira, kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dalam kasus Panama Papers tahun lalu, Bima menilai, upaya pemerintah tak optimal dalam mengejar pajak para WNI yang disebut di dalamnya. Pasalnya, saat itu ada program tax amnesty.

Program tersebut memberikan keleluasaan kepada seluruh WNI melaporkan harta atau dana di dalam dan luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan ke negara.

Dengan membayar uang tebusan, semua "dosa" perpajakan dihilangkan.

(baca: Heboh Data Investigasi "Dokumen Surga", Apa Kata Ditjen Pajak?)

Namun, Dokumen Surgaseharusnya berbeda. Sebab, program tax amnesty sudah rampung pada 31 Maret 2017.

Artinya, pemerintah bisa leluasa menelusuri harta WNI yang disebut di Dokumen Surga tersebut.

"Jika pemerintahan gagal, akan menciptakan distrust kepada pembayar pajak," kata Bima.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, keterlibatan sejumlah nama besar dan perusahaan-perusahaan besar di Paradise Papers semakin menegaskan bahwa penggunaan yurisdiksi rahasia atau suaka pajak adalah praktik yang lazim, menahun, dan merupakan fenomena global.

(baca: Ini 5 Negara Surga Pajak Dunia)

Meski begitu, belajar dari tindak lanjut Panama Papers, Yustinus menyarankan agar semua pihak menahan diri dan menyerahkan tindak lanjut kepada pihak yang berwenang dengan tetap melakukan pengawasan.

Ia mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk menghindari prasangka, tuduhan, pembunuhan karakter, dan perang opini yang tidak perlu di tengah keterbatasan informasi, data akurat, serta analisis yang obyektif dan kredibel.

"Demi transparansi dan akuntabilitas, sebaiknya dilibatkan pihak independen sebagai bagian dari tim investigasi," ujarnya.

Menurut dia, setiap upaya tindak lanjut dari PPATK atau Ditjen Pajak patut didukung untuk mengungkap ada atau tidaknya upaya pengemplangan pajak oleh WNI yang disebut di Paradise Papers.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan
Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional
Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional

Close Ads X