Sehari Setelah Hajatan Kahiyang, Jokowi Langsung Kerja seperti Biasa

Kompas.com - 09/11/2017, 08:36 WIB
Kahiyang Ayu sungkem kepada Ibu Negara Ny Lady Iriana Widodo dan Presiden Joko Widodo dalam acara siraman jelang pernikahan Kahiyang Ayu di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2017). AFP PHOTO/COURTESY OF THE WIDODO FAMILY/HANDOUTKahiyang Ayu sungkem kepada Ibu Negara Ny Lady Iriana Widodo dan Presiden Joko Widodo dalam acara siraman jelang pernikahan Kahiyang Ayu di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo baru saja menikahkan putri semata wayangnya, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Afif Nasution pada Rabu (8/11/2017). Karena tamu yang berjumlah sampai 8.000 orang, acara tersebut berlangsung dari pagi dan baru selesai pada malam harinya.

Namun, pada Kamis (9/11/2017) ini, Jokowi langsung bekerja seperti biasa. Berdasarkan agenda resmi Presiden, pukul 11.00 Jokowi akan menghadiri upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2017 kepada sejumlah tokoh di Istana Negara.

Sore harinya, Jokowi sudah beranjak ke Istana Bogor, Jawa Barat. Pukul 15.30 Jokowi akan menyambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Baca juga: Kehangatan Warga di Resepsi Pernikahan Kahiyang-Bobby di Solo

Rangkaian acara meliputi upacara penyambutan, berfoto bersama, penanaman pohon, blusukan (tentatif), veranda talk, pertemuan bilateral, pernyataan pers bersama, dan jamuan makan malam.

Sebelumnya, sejak Senin (7/11/2017), Presiden Jokowi berada di Solo untuk mengikuti rangkaian prosesi pernikahan putrinya dengan Bobby Nasution yang menggunakan adat Jawa. Tahapan yang perlu dijalani mulai dari lamaran, siraman, hingga resepsi baru berakhir pada Rabu malam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X