Gugatan Ditolak MK, OC Kaligis Bersikeras Aturan Remisi Diskriminatif

Kompas.com - 07/11/2017, 22:34 WIB
Pengacara senior sekaligus terpidana kasus korupsi, OC Kaligis, saat ditemui usai sidang pembacaan putusan permohonan uji materi terkait aturan pemberian remisi,di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPengacara senior sekaligus terpidana kasus korupsi, OC Kaligis, saat ditemui usai sidang pembacaan putusan permohonan uji materi terkait aturan pemberian remisi,di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun permohonan uji materi terkait aturan pemberian remisi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis tetap menganggap aturan tersebut bersifat diskriminatif.

Menurut pengacara senior itu, ketentuan pemberian remisi harus berlaku umum.  Artinya, remisi seharusnya diberikan kepada seluruh narapidana kasus apa pun, termasuk kasus korupsi.

Ia menegaskan bahwa ketentuan pemberian remisi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945.

"Syarat-syarat itu benar ada tapi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 mengenai equality before the law dan Pasal 28 mengenai hak asasi manusia. Itu saja," kata OC Kaligis, usai sidang putusan permohonan uji materi di gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2017). 

"Syarat-syarat itu benar ada tetapi itu diimplementasikan secara berwenang-wenang," ujar dia.

(Baca: MK Tolak Gugatan Suryadharma, OC Kaligis, Irman soal Remisi Koruptor)

OC Kaligis pun mengaku kecewa dengan putusan hakim. Menurut dia, ketentuan itu diskriminatif karena berdampak pada hukuman yang diterima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia merasa hukuman penjara selama 10 tahun saat ini sama dengan hukuman mati jika tidak bisa mendapatkan remisi, sebab umurnya telah mencapai 76 tahun.

"Salah saya ini apa dibandingkan cuma 5.000 dollar bukti bukan dari saya. Dihukum 10 tahun sama dengan hukuman mati karena saya sudah 76 tahun sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, MK menolak permohonan gugatan uji materi Pasal 14 Ayat 1 Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi.

(Baca juga: Kata KPK soal Putusan MK yang Menolak soal Remisi Koruptor)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.