Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak 2018, Jenis Konflik Terbanyak Ada di Jawa Timur dan Papua

Kompas.com - 07/11/2017, 19:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelitian kualitatif dari Rumah Bebas Konflik (Rubik) menunjukkan, jenis konflik terbanyak yang mungkin terjadi di Pilkada 2018 ada di Jawa Timur untuk Pulau Jawa dan Papua untuk luar Pulau Jawa.

Dari delapan jenis konflik yang dipetakan Rubik, ada lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Papua.

Direktur Eksekutif Rubik Abdul Ghofur menyampaikan lima jenis konflik yang mungkin terjadi di Jawa Timur antara lain konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar-masyarakat pendukung.

(Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi)

Sementara itu, tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi di Papua yakni konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, dan konflik penyelenggara dengan masyarakat. Kemudian, konflik penyelenggara dengan pemerintah, konflik antar-masyarakat pendukung dan konflik terkait birokrasi.

"Papua hampir semuanya potensi konflik," kata Abdul dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/11/2017).

(Baca juga : Biaya Pilkada Mahal, Penyumbang Terbesarnya adalah...)

Abdul mengatakan, penelitian dari Rubik ini sedikit berbeda dari indeks kerawanan pemilu yang biasa dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengalaman konflik yang terjadi di pemilu periode sebelumnya.

"Ini jenis konflik yang kita petakan dari pilkada periode sebelumnya, dan mungkin akan terjadi di 2018," katanya.

Menurut Abdul, potensi konflik pilkada serentak 2018 cenderung lebih besar dari pilkada serentak sebelumnya.

Ada tiga faktor yang mendorong, pertama pilkada serentak 2018 beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

Kedua, pilkada serentak 2018 melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

"Tahun (2018) ini adalah tahun dengan jumlah daerah terbanyak yang melaksanakan pilkada serentak. Ini soal rentang kendali yang begitu luas. Tidak hanya bagi KPU, tetapi juga pemangku kepentingan lain seperti TNI/Polri," katanya.

Faktor terakhir adalah duplikasi tren konflik pilkada serentak 2017. Lebih khusus lagi, Abdul mencontohkan soal Pilkada DKI Jakarta.

"Apakah konflik di DKI bisa diduplikasi dalam rangka mencapai kemenangan," kata Abdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com