Kompas.com - 07/11/2017, 19:25 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) berdiskusi dengan Peneliti senior LIPI Siti Zuhro (tengah) dan Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi yang diselenggarakan oleh Rumah Bebas Konflik (Rubik) di Media Center KPU Pusat, Jakarta, Selasa (7/11/2017). Diskusi publik tersebut mengangkat tema  Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) berdiskusi dengan Peneliti senior LIPI Siti Zuhro (tengah) dan Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi yang diselenggarakan oleh Rumah Bebas Konflik (Rubik) di Media Center KPU Pusat, Jakarta, Selasa (7/11/2017). Diskusi publik tersebut mengangkat tema Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelitian kualitatif dari Rumah Bebas Konflik (Rubik) menunjukkan, jenis konflik terbanyak yang mungkin terjadi di Pilkada 2018 ada di Jawa Timur untuk Pulau Jawa dan Papua untuk luar Pulau Jawa.

Dari delapan jenis konflik yang dipetakan Rubik, ada lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Papua.

Direktur Eksekutif Rubik Abdul Ghofur menyampaikan lima jenis konflik yang mungkin terjadi di Jawa Timur antara lain konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar-masyarakat pendukung.

(Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi)

Sementara itu, tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi di Papua yakni konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, dan konflik penyelenggara dengan masyarakat. Kemudian, konflik penyelenggara dengan pemerintah, konflik antar-masyarakat pendukung dan konflik terkait birokrasi.

"Papua hampir semuanya potensi konflik," kata Abdul dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga : Biaya Pilkada Mahal, Penyumbang Terbesarnya adalah...)

Abdul mengatakan, penelitian dari Rubik ini sedikit berbeda dari indeks kerawanan pemilu yang biasa dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengalaman konflik yang terjadi di pemilu periode sebelumnya.

"Ini jenis konflik yang kita petakan dari pilkada periode sebelumnya, dan mungkin akan terjadi di 2018," katanya.

Menurut Abdul, potensi konflik pilkada serentak 2018 cenderung lebih besar dari pilkada serentak sebelumnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.