Menurut Ahli, KPK dan POM TNI Seharusnya Bentuk Tim Koneksitas

Kompas.com - 07/11/2017, 14:01 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, memberikan keterangan dalam sidang praperadilan Suryadharma Ali, Selasa (1/4/2015). KOMPAS.com/Dani PrabowoPakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, memberikan keterangan dalam sidang praperadilan Suryadharma Ali, Selasa (1/4/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) seharusnya tidak menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian heli Agustawestland 101.

Menurut Chairul, dalam hal terdapat perkara yang berada di wilayah peradilan militer dan peradilan umum, maka harus dibentuk tim koneksitas bersama.

Hal itu dikatakan Chairul dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).

"Dalam perkara koneksitas, penetapan tersangka oleh tim koneksitas, tidak boleh KPK. Hanya KPK memiliki wewenang dalam melakukan koordinasi," ujar Chairul Huda dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa.

Baca: Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan

Chairul mengatakan, pembentukan tim koneksitas bisa memberikan perlindungan kepada warga sipil atau militer untuk memeroleh hak dan kepentingan dalam bidang hukum. Misalnya, saat perkara tindak pidana militer melibatkan pihak sipil.

"Kalau POM TNI bisa menyita barang sipil, di mana orang bisa persoalkan? Karena di pengadilan militer enggak ada praperadila. Sedangkan, tim koneksitas masuk wilayah pengadilan negeri," kata Chairul.

Dalam kasus ini, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

Salah satu aspek yang dipersoalkan dalam gugatan praperadilan adalah mekanisme koneksitas dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sipil dan militer.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Sementara, KPK hanya menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta.

Baca juga : POM TNI Tak Mau Gegabah dalam Kasus Helikopter Agustawestland

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X