Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonjang-ganjing Defisit BPJS Kesehatan, Bagimana Nasib Iurannya?

Kompas.com - 06/11/2017, 18:51 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih merumuskan cara untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan diperkirakan akan mencapai Rp 9 triliun tahun ini. Namun, angin segar berhembus dari Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pemerintah memastikan, masyarakat tidak akan menanggung beban akibat defisit anggaran BPJS Kesehatan. Biaya iuran yang menjadi pemasukan utama BPJS Kesehatan pun dipastikan tidak akan dinaikan.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat koordinasi defisit BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Baca juga : BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 Triliun, Pemerintah Sentil Minimnya Kontribusi Pemda

Saat ini, tutur dia, pemerintah sudah memiliki sembilan cara untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan. Cara-cara itu di antaranya memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah untuk menutup defisit.

Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, setidaknya dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bis lebih dari Rp 5 triliun. Adapun sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya akan berupaya menyeimbangkan negara keuangan perusahaan agar terjadi kesimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

Baca juga : Defisit BPJS Kesehatan Diperkirakan Capai Rp 9 Triliun Tahun Ini

Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait biaya layanan kesehatan untuk penyakit yang disebabkan dampak bekerja.

"Tentunya harus ada revisi peraturan dan berbagai opsi lain yang akan menghemat dan mengefisienakan biaya pelayanan kesehatan. Tetapi tetap dengan catatan tidak mengurangi mutu pelayanan kesehatan," kata Fachmi.

Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com