Menurut KPK, Pembentukan TGPF Kasus Novel Domain Presiden

Kompas.com - 06/11/2017, 18:07 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (6/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusJuru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (6/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, merupakan domain Presiden.

Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Polri yang menilai bahwa pembentukan TGPF bukan solusi untuk kasus tersebut. 

"Kalau ingin atau tidak ingin dibentuk (TPGF) saya rasa domainnya bukan kepada KPK atau pada Polri atau institusi lain, tapi lebih pada Presiden," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pembentukan TGPF terkait pengusutan kasus Novel Baswedan.

Baca: Polri Anggap TGPF Tak Menyelesaikan Masalah Novel Baswedan

Desakan ini muncul karena polisi dianggap lamban mengungkap pelaku penyiraman air keras. Mereka meminta KPK mengusulkan ke Presiden untuk membentuk TPGF.

Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Kamis (2/11/2017).Kompas.com/Amir Sodikin Novel Baswedan saat ditemui di Singapura, Kamis (2/11/2017).

Febri mengatakan, keinginan beberapa pihak itu masih dibicarakan di internal KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita semua sama-sama harus mendukung dan harus perupaya dan perlu optimis dan melihat ke depan agar pelaku bisa ditemukan," ujar Febri.

Namun, semakin berlarut kasus tersebut, Febri mengatakan, akan sulit untuk menemukan pelakunya.

Pembentukan TGPF

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X