Polisi: Video yang Viral Beda dengan Kasus Pemukulan Siswa di Pangkal Pinang

Kompas.com - 06/11/2017, 18:04 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto angkat bicara soal rencana kepulangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal itu diungkapkan Rikwanto saat ditemui di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).  KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto angkat bicara soal rencana kepulangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal itu diungkapkan Rikwanto saat ditemui di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian tengah menyelidiki kasus pemukulan siswa bernama Rama Haryanto oleh gurunya, Muin, di SMPN 10 Pangkal Pinang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengatakan, polisi telah mendatangi sekolah tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian situasi di sekolah dengan video yang viral di dunia maya.

"Pada video viral kondisi ruang kelas dengan TKP berbeda dan tidak ada kesesuaian," ujar Rikwanto melalui keterangan tertulis, Senin (6/11/2017).

Selain itu, di video, lokasi pemukulan juga terjadi di ruang kelas. Sementara itu, pada kejadian sebenarnya, Rama dipukul di luar kelas.

Rikwanto mengatakan, ditemukan juga ketidaksesuaian ciri guru dan murid yang ada di video dengan guru dan murid yang berkonflik di SMPN 10 Pangkal Pinang. Selain mengecek TKP, polisi juga berkoordinasi dengam Dinas Pendidikan dan Budaya Pemkot Pangkal Pinang.

Baca juga: Kasus Guru Pukul Siswa di Pangkal Pinang Berujung Damai

"PPA Polda Babel dan Polres Pangkal Pinang juga menginterogasi pelaku, korban, dan saksi," kata Rikwanto.

Sebelumnya, Kepala SMP Negeri 10 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan surat bantahan terkait video pemukulan siswa yang sempat viral.

Dalam surat bernomor 421.3/152/SMP 10/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 itu, pihak sekolah menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait kebenaran video tersebut.

"Sehubungan dengan beredar dan viralnya video penganiayaan siswa, kami membantah tudingan tersebut. Kami tegaskan itu terjadi bukan di SMP Negeri 10 Pangkal Pinang," kata Kepala SMP Negeri 10 Pangkal Pinang Muhamad Kadar.

Baca juga: KPAI Minta Guru yang Aniaya Muridnya di Pangkal Pinang Dievaluasi Disdik

Surat tersebut ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Pihak sekolah langsung menerbitkan surat setelah banyak pihak melakukan konfirmasi terkait kebenaran video tersebut.

Sebelumnya, video berdurasi 37 detik itu sempat viral melalui media sosial. Dalam video terlihat seseorang yang diduga guru sedang memukul dua siswa secara bergantian di ruangan kelas.

Namun, papan nama di bahu siswa tidak terlihat begitu jelas. Video itu diduga direkam siswa lain yang duduk di bangku paling belakang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X