Kompas.com - 06/11/2017, 17:19 WIB
Menteri PMK Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro, dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri PMK Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro, dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai kontribusi pemerintah daerah (Pemda) kepada anggaran layanan kesehatan minim. Di sisi lain, banyak kepala daerah justru berlomba-lomba mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil minimnya kontribusi Pemda tersebut. Akhirnya, BPJS Kesehatan menanggung sendiri dana layanan kesehatan masyarakat sehingga terancam tekor Rp 9 triliun tahun ini.

"Daerah ini banyak sekali mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS tetapi kontribusi iurannya masih ada ruang," ujarnya di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (6/11/2017).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, Pemda seharusnya bisa memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok menjadi sumber anggaran layanan kesehatan masyarakatnya.

Baca juga : Alami Defisit, BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Tak Terganggu

Sayangnya, pemerintah belum melihat adanya komitmen kuat dari para kepala daerah untuk menggunakan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerahnya untuk keperluan anggaran layanan kesehatan.

Dari hitungan Kementerian Keuangan, diperkirakan dana bagi hasil dan kakak rokok daerah bisa mencapai di atas Rp 5 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 9 cara agar BPJS Kesehatan tidak tekor. Salah satu caranya yaitu dengan memanfatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok.

"Jangan sampai setiap tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit," kata Puan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan, saat ini jumlah perserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta orang. Hingga akhir 2017, diperkirakan jumlah itu akan bertambah hingga 185 juta.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.