Banyak Bakal Caleg PSI Belum Paham soal Legislasi

Kompas.com - 05/11/2017, 21:12 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, banyak calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) belum paham soal legislasi atau Undang-undang.

"Kebanyakan masih banyak yang belum paham tentang legislasi," kata Zainal di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

Karenanya, kata Zainal, pekerjaan rumah bagi PSI jika bakal calegnya tersebut lolos seleksi terbuka sebelum pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang.

"Masih ada dua tahun untuk 2019. Tentu PSI mempunyai kewajiban memperkuat mereka supaya mereka paham tentang jabatan itu," kata Zainal.

Meski demikian, ia melanjutkan, kebanyakan caleg tersebut justru punya konsen yang cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi di dalam negeri.

"Secara keseluruhan kita dapatkan kesan bahwa memang sangat banyak yang konsen di pemberantasan korupsi," ujar dia.

(Baca: Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan)

 

Zainal pun mengaku senang dengan fakta tersebut. Ia berharap, para caleg tersebut tidak menjadi pelaku korupsi jika terpilih sebagai anggota dewan. 

"Jadi jemaah pemberantasan korupsi ini sangat banyak ya. Bagaimana mereka ini diatur dalam sebuah sistem yang namanya legislatif. Harapannya tidak ada perwakilan partai yang dikirim ke guntur atau penjara KPK," kata Zainal.

(Baca juga : Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

 

Seleksi terbuka bakal caleg PSI digelar sejak Sabtu kemarin (4/11/2017) sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat.

Seleksi terbuka itu untuk mencari bibit unggul bakal caleg yang transparan. Seleksi melibatkan panelis independen.

Antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu serta tokoh lainnya.

Bahkan PSI menyebutkan, keputusan para peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

Soal berapa jumlah peserta yang akan diambil, dan kapan diumumkan hasilnya belum dipastikan waktunya. Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua usai seleksi tahap pertama ini.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kompetensi calon legislatif untuk menjaring kader calon legislatif partai.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X