Kompas.com - 05/11/2017, 21:12 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, banyak calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum paham soal legislasi atau Undang-undang.

"Kebanyakan masih banyak yang belum paham tentang legislasi," kata Zainal di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

Karenanya, kata Zainal, pekerjaan rumah bagi PSI jika bakal calegnya tersebut lolos seleksi terbuka sebelum pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang.

"Masih ada dua tahun untuk 2019. Tentu PSI mempunyai kewajiban memperkuat mereka supaya mereka paham tentang jabatan itu," kata Zainal.

Meski demikian, ia melanjutkan, kebanyakan caleg tersebut justru punya konsen yang cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi di dalam negeri.

"Secara keseluruhan kita dapatkan kesan bahwa memang sangat banyak yang konsen di pemberantasan korupsi," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan)

 

Zainal pun mengaku senang dengan fakta tersebut. Ia berharap, para caleg tersebut tidak menjadi pelaku korupsi jika terpilih sebagai anggota dewan. 

"Jadi jemaah pemberantasan korupsi ini sangat banyak ya. Bagaimana mereka ini diatur dalam sebuah sistem yang namanya legislatif. Harapannya tidak ada perwakilan partai yang dikirim ke guntur atau penjara KPK," kata Zainal.

(Baca juga : Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

 

Seleksi terbuka bakal caleg PSI digelar sejak Sabtu kemarin (4/11/2017) sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat.

Seleksi terbuka itu untuk mencari bibit unggul bakal caleg yang transparan. Seleksi melibatkan panelis independen.

Antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu serta tokoh lainnya.

Bahkan PSI menyebutkan, keputusan para peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

Soal berapa jumlah peserta yang akan diambil, dan kapan diumumkan hasilnya belum dipastikan waktunya. Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua usai seleksi tahap pertama ini.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kompetensi calon legislatif untuk menjaring kader calon legislatif partai.




Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X