Banyak Bakal Caleg PSI Belum Paham soal Legislasi

Kompas.com - 05/11/2017, 21:12 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, banyak calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) belum paham soal legislasi atau Undang-undang.

"Kebanyakan masih banyak yang belum paham tentang legislasi," kata Zainal di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

Karenanya, kata Zainal, pekerjaan rumah bagi PSI jika bakal calegnya tersebut lolos seleksi terbuka sebelum pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang.

"Masih ada dua tahun untuk 2019. Tentu PSI mempunyai kewajiban memperkuat mereka supaya mereka paham tentang jabatan itu," kata Zainal.

Meski demikian, ia melanjutkan, kebanyakan caleg tersebut justru punya konsen yang cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi di dalam negeri.

"Secara keseluruhan kita dapatkan kesan bahwa memang sangat banyak yang konsen di pemberantasan korupsi," ujar dia.

(Baca: Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan)

 

Zainal pun mengaku senang dengan fakta tersebut. Ia berharap, para caleg tersebut tidak menjadi pelaku korupsi jika terpilih sebagai anggota dewan. 

"Jadi jemaah pemberantasan korupsi ini sangat banyak ya. Bagaimana mereka ini diatur dalam sebuah sistem yang namanya legislatif. Harapannya tidak ada perwakilan partai yang dikirim ke guntur atau penjara KPK," kata Zainal.

(Baca juga : Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

 

Seleksi terbuka bakal caleg PSI digelar sejak Sabtu kemarin (4/11/2017) sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat.

Seleksi terbuka itu untuk mencari bibit unggul bakal caleg yang transparan. Seleksi melibatkan panelis independen.

Antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu serta tokoh lainnya.

Bahkan PSI menyebutkan, keputusan para peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

Soal berapa jumlah peserta yang akan diambil, dan kapan diumumkan hasilnya belum dipastikan waktunya. Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua usai seleksi tahap pertama ini.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kompetensi calon legislatif untuk menjaring kader calon legislatif partai.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X