Banyak Bakal Caleg PSI Belum Paham soal Legislasi

Kompas.com - 05/11/2017, 21:12 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, banyak calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) belum paham soal legislasi atau Undang-undang.

"Kebanyakan masih banyak yang belum paham tentang legislasi," kata Zainal di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

Karenanya, kata Zainal, pekerjaan rumah bagi PSI jika bakal calegnya tersebut lolos seleksi terbuka sebelum pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang.

"Masih ada dua tahun untuk 2019. Tentu PSI mempunyai kewajiban memperkuat mereka supaya mereka paham tentang jabatan itu," kata Zainal.

Meski demikian, ia melanjutkan, kebanyakan caleg tersebut justru punya konsen yang cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi di dalam negeri.

"Secara keseluruhan kita dapatkan kesan bahwa memang sangat banyak yang konsen di pemberantasan korupsi," ujar dia.

(Baca: Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan)

 

Zainal pun mengaku senang dengan fakta tersebut. Ia berharap, para caleg tersebut tidak menjadi pelaku korupsi jika terpilih sebagai anggota dewan. 

"Jadi jemaah pemberantasan korupsi ini sangat banyak ya. Bagaimana mereka ini diatur dalam sebuah sistem yang namanya legislatif. Harapannya tidak ada perwakilan partai yang dikirim ke guntur atau penjara KPK," kata Zainal.

(Baca juga : Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

 

Seleksi terbuka bakal caleg PSI digelar sejak Sabtu kemarin (4/11/2017) sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat.

Seleksi terbuka itu untuk mencari bibit unggul bakal caleg yang transparan. Seleksi melibatkan panelis independen.

Antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu serta tokoh lainnya.

Bahkan PSI menyebutkan, keputusan para peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

Soal berapa jumlah peserta yang akan diambil, dan kapan diumumkan hasilnya belum dipastikan waktunya. Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua usai seleksi tahap pertama ini.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kompetensi calon legislatif untuk menjaring kader calon legislatif partai.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X