Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan

Kompas.com - 05/11/2017, 20:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi terbuka bakal anggota calon legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dianggap masih butuh banyak masukan dan perbaikan ke depannya.

Hal itu diungkapkan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

"Secara keseluruhan karena ini yang pertama, tentu ada perbaikan. Ada beberapa catatan yang akan kita sharing secara internal," ujar Zainal.

Meski demikian, dosen hukum tata negara UGM juga mengapresiasi langkah PSI dalam menggaet bakal calon politisi tersebut.

"Ini budaya yang baik dan harus dilanjutkan," ujar Zainal yang juga menjadi panelis independen seleksi itu.

Sebab selama ini, menurut Zainal, rekrutmen bakal caleg dari partai politik tak jauh-jauh dari nepotisme dan mahar politik.

(Baca: Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

"Kalau kita bicara seleksi. Hampir semua partai dalam menempatkan wakilnya biasanya karena kedekatan orang dengan partainya dan bayar tertentu seperti beli perahu serta lain sebagainya," kata dia.

 

Karenanya, ia menyambut baik terobosan PSI dalam menggelar seleksi terbuka bakal caleg DPR RI dengan melibatkan panelis independen.

Apalagi, Zainal menambahkan, hal tersebut adalah budaya baru yang diciptakan di tengah dunia perpolitikan dalam negeri.

(Baca juga : Partai Solidaritas Indonesia Yakin Bisa Ikut Pemilu 2019)

 

"Seharusnya ada model yang lebih terukur. Makanya ketika PSI ingin membuat seleksi terbuka saya menyebut itu menjadi ajang yang menarik untuk dihadiri," ujar dia.

Seleksi yang digelar sejak Sabtu kemarin (4/11/2017) sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, menumbuhkan tradisi baru dalam menyaring bakal calon anggota legislatif yang transparan.

Pelibatan panelis independen seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta lainnya adalah untuk mencari bibit unggul bakal caleg tersebut.

Bahkan PSI menyebut, keputusan para peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

Soal berapa jumlah peserta yang akan diambil dan kapan diumumkan hasilnya belum dipastikan waktunya. Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua seusai seleksi tahap pertama ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com