Kompas.com - 05/11/2017, 11:58 WIB
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni Ketika Ditemui di kantor DPP PDI, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni Ketika Ditemui di kantor DPP PDI, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Melibatkan panelis independen, seleksi tersebut digelar sejak Sabtu kemarin sampai pekan depan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2017).

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa hari ini, total ada 50 peserta yang mengikuti seleksi tersebut.

Ia menerangkan, seleksi terbuka itu untuk menumbuhkan tradisi baru, dalam menyaring bakal calon anggota legislatif yang transparan.

"Jadi orang menjadi calon itu bukan karena kedekatan melalui Ketua Umum, Sekjen dan lainnya," kata dia.

"Ada aspek transparansi, supaya ini objektif dari orang yang berkualitas, kompeten atau tidak, punya value atau tidak, potensial menjadi agent of change," tambah dia.

Pelibatan panelis independen seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu serta lainnya adalah untuk mencari bibit bakal caleg tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita meminta pada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah terkenal sebagai ahli di bidangnya untuk membantu kami mencari bibit unggul para politisi," kata dia.

Bahkan, kata Raja Juli, keputusan pada peserta lolos atau tidak menjadi bakal caleg PSI ada di tangan para panelis independen itu.

"Hampir semua  keputusan di mereka. Justru kami administratif saja. Semuanya di mereka. Jadi mereka kasih nilai," ujar dia.

Lalu berapa jumlah peserta yang akan diambil, dan kapan diumumkan hasilnya, Raja Juli belum bisa menjawab.

Sebab, PSI masih akan membuka seleksi terbuka tahap kedua, usai seleksi tahap pertama ini.

"Secara administratif kan caleg itu baru diajukan datanya bulan Juli. Nah, habis itu kita harus memenuhi semua itu. Batch pertama ini ada sekitar 190 orang. Nanti akan dibuka batch kedua," tutup dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X