Kompas.com - 05/11/2017, 06:16 WIB
Tepat 120 hari peristiwa penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, sejumlah aktivis yang menamakan diri Sekolah Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) 2017 menggelar aksi teatrikal di depan gedung KPK. Kompas.com/Robertus BelarminusTepat 120 hari peristiwa penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, sejumlah aktivis yang menamakan diri Sekolah Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) 2017 menggelar aksi teatrikal di depan gedung KPK.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak menyampaikan permohonan kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk mempertimbangkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk Novel Baswedan.

Lebih dari 200 hari kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, hingga kini belum juga terungkap. Dahnil menengarai, ada faktor-faktor nonteknis yang menghambat proses pengungkapan kasus tersebut.

"Kemarin saya ketemu Pak JK. Saya sampaikan ke Pak JK, 'Pak JK mohon dipertimbangkan TGPF ini, dan dibicarakan kepada Presiden'," kata Dahnil dalam program talk show Perspektif Indonesia, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.  Jakarta, Jumat (22/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Jakarta, Jumat (22/2017).
Dahnil pun mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, agar diberikan kesempatan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.

Baca juga : 3 Bulan Berlalu, Jawaban Jokowi soal Kasus Novel Tak Berubah...

Dahnil mengatakan, informasi dari kelompok sipil penting untuk didengarkan, sebagai pembanding informasi yang disampaikan oleh Kapolri.

Dengan cara itu, lanjut Dahnil, Presiden Jokowi akan cukup adil dalam mengambil keputusan terkait kasus ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden dan Pak JK jangan hanya dengar dari official, Kapolri," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, lamanya waktu pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel sudah tidak normal. Sebab menurut dia, banyak sekali petunjuk yang sebenarnya bisa dengan mudah ditelusuri untuk menyelidiki kasus tersebut.

Baca juga : 206 Hari Kasus Novel, Presiden Diminta Tak Hanya Lip Service

Dahnil pun berkesimpulan, lamanya pengungkapan kasus ini lebih dikarenakan faktor nonteknis. Sehingga dibutuhkan peran serta dari sipil untuk mempercepat.

"TGPF ini penting, karena mungkin ada fakta-fakta yang dimiliki kelompok sipil, bisa disimpulkan dan menjadi official. Dan itu jangan diterjemahkan upaya menyingkirkan kinerja polisi atau serangan terhadap polisi," kata Dahnil.

"Justru TGPF ini menjadi asistensi bagi polisi untuk menangani masalah nonteknis," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.