Kompas.com - 04/11/2017, 11:27 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin ratas di Istana, Jakarta, Rabu (17/1/2017). IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin ratas di Istana, Jakarta, Rabu (17/1/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 70 persen generasi milenial berusai 17 sampai 29 tahun puas dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu diketahui dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Tingkat kepuasan generasi milenial tersebut mencapai 70,8 persen. Angka itu hanya berbeda tipis dengan masyarakat non-milenial yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK, yakni 70,2 persen.

"Aspek evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan angkanya sama, 70 persen milenial puas. 70 persen non-milenial juga puas," ujar peneliti CSIS, Arya Fernandes saat dikonfirmasi, Sabtu (4/11/2017).

Persepsi kondisi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional juga masih positif di mata milenial. Sebanyak 47,8 persen milenial menilai kondisi ekonomi keluarga saat ini lebih baik dari lima tahun lalu.

Sedangkan untuk persepsi kondisi ekonomi nasional, 47,8 persen milenial menilai kondisi saat ini lebih baik dari lima tahun lalu.

Persepsi senada ditunjukkan pada kondisi pembangunan nasional. Angkanya bahkan jauh lebih tinggi. Sebanyak 77,7 persen milenial menilai kondisi pembangunan saat ini lebih baik dibandingkan lima tahun lalu.

"Generasi milenial masih optimis terhadap pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, pembangunan. Generasi milenial juga percaya dan positif persepsinya terhadap evaluasi mereka dalam bidang ekonomi, keluarga, ekonomi nasional," kata Arya.

Baca juga : Survei CSIS: Milenial Pengguna Medsos Lebih Pilih Prabowo daripada Jokowi

Adapun kesulitan yang dirasakan generasi milenial masih terpusat pada isu ekonomi. Tiga isu teratas adalah keterbatasan lapangan pekerjaan (25,5 persen), tingginya harga sembako (21,5 persen) dan tingginya angka kemiskinan (14,3 persen).

"Jadi memang pemerintah PR-nya ke depan adalah ekonomi sehingga kesulitannya bisa teratasi," ujar Arya.

Namun, Arya menambahkan, Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah lain selain memperbaiki sektor ekonomi. Jokowi dinilai perlu memperkuat dukungan milenial terhadapnya.

Sebab, pada survei elektabilitas, hanya 33 persen milenial yang memilih Jokowi. Angka tersebut timpang dengan pemilih non-milenial yang mencapai 54,2 persen.

"Gap-nya terlalu tinggi," tuturnya.

Ia mengakui Jokowi sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi milenial, misalnya melalui teknologi informasi. Mulai dari video blog (vlog), Instagram, Facebook, dan lainnya.

Namun, ada dua hal yang menurutnya mungkin masih membuat dukungan milenial untuk Jokowi masih belum maksimal.

"Pertama, Jokowi sudah menyadari bahwa dukungan milenial terhadapnya tidak sebesar non-milenial. Atau kemungkinan kedua, strategi yang selama ini dilakukan tidak efektif," kata dia.

Baca juga : Survei CSIS: Publik Percaya Jokowi Dorong Penguatan KPK

Survei nasional CSIS dilakukan pada periode 23 hingga 30 Agustus 2017 terhadap 600 sampel. Adapun responden yang dikategorikan generasi milenial adalah responden dengan rentang usia 17 sampai 29 tahun.

Responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dan proporsional dari 34 provinsi di Indonesia.

Margin of error dari survei ini sebesar 4 persen untuk milenial dan 3,38 persen untuk non-milenial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Quality control penelitian menggunakan 20 persen sampel melalui spot-check dan 50 persen diverifikasi via telepon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X