Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertengahan 2018, Cak Imin Beri Kepastian Ikut Pilpres 2019 atau Tidak

Kompas.com - 03/11/2017, 19:58 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa ia tak ingin terburu-buru untuk memutuskan ikut serta dalam pemilihan presiden (Pilpres) mendatang atau tidak.

"Kita lihat saja, masih ada waktu untuk berpikir, konsultasi melihat perkembangan," kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Karenanya, siap atau tidak untuk maju dalam pilpres 2019 yang akan datang akan ia tentukan pertengahan sampai akhir tahun 2018 depan.

"Siap atau tidak siap kita lihat sampai pertengahan atau akhir 2018," ungkap Cak Imin.

Saat ini, kata dia, akan melihat lebih dulu seberapa besar dukungan masyarakat ke dirinya agar ikut serta pilpres yang akan datang.

Baca juga : (Cak Imin Minta Relawannya Serius Tunjukkan Dukungan untuk Pilpres 2019)

Saat ini sudah ada dukungan misalnya dari "Relawan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk Cak Imin" untuk mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu maju sebagai calon wakil presiden 2019.

Juga dari kelompok President Republic of Indonesia atau Pro-1 (Pro-One) yang ingin menduetkan Cak Imin dengan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, maju pilpres mendatang.

"Nanti kita lihat perkembangannya. Kita evaluasi apakah siginifikan dukungan teman-teman itu," ujar Cak Imin.

Ketua Nasional Pro-1, Baihaqi Maisin (berdiri) saat mendeklarasikan dukungan kelompoknya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Nasional Pro-1, Baihaqi Maisin (berdiri) saat mendeklarasikan dukungan kelompoknya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017).

 

Belakangan bocor surat dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah. Adanya surat tersebut dibenarkan. Namun surat itu terbit atas instruksi DPP partai politik berlambang bola dunia itu.

Isinya adalah instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang se-Jateng terkait pencalonan dan pemenangan Cak Imin menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Surat itu ditandangani oleh Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori dan Sekretariat DPW PKB Jateng Sukirman pada 26 Oktober 2017.

Di awal surat dijelaskan bahwa DPP PKB, DPW PKB Jateng dan pengurus DPC PKB se-Jateng telah melakukan rapat konsolidasi pada 25 Oktober 2017 di Hotel Pesona Semarang.

Agenda pokok konsolidasi itu adalah pencalonan dan pemenangan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI.

Surat tersebut lantas memuat tiga instruksi.

1. Menginstruksikan dan menugaskan kepada DPC PKB se-Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPP PKB terkait dengan Program Pencalonan dan Pemenangan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia.

2. Melakukan rapat koordinasi teknis serta pembagian tugas kepada Pengurus DPC PKB dan DPAC PKB di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas DPP PKB sebagaimana poin 1 (satu).

3. Menugaskan kepada Fraksi PKB dan Anggota DPRD PKB untuk membantu memfasilitasi serta menyukseskan program dan tugas sebagaimana poin 1 (satu).

Surat tersebut turut ditembuskan ke DPP PKB di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com