Kompas.com - 03/11/2017, 16:35 WIB
Politisi Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Minggu (7/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Minggu (7/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR RI yang menjadi salah satu tersangka kasus e-KTP.

Usai pemeriksaan, Yorry mengaku diperiksa terkait kapasitasnya sebagai Korbid Polhukam di DPP Golkar. Ia mengaku, penyidik menyinggungnya tentang beberapa hal.

Salah satunya, yakni terkait Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Rudy Alfonso.

Rudy diketahui pernah diperiksa KPK terkait kasus menghalangi penyidikan dan penuntutan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

(Baca juga : Kasus Rintangi Penyidikan E-KTP, Elza Syarief Bantah Kenal Markus Nari)

Nama Rudy juga muncul dalam persidangan kasus korupsi e-KTP. Ia diduga memengaruhi mantan anggota DPR Miryam S Haryani, untuk berbohong dan mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yorrys, posisi Rudy ada di bawah Korbid yang dipimpinnya itu.

"Punya korelasi dengan kasus e-KTP ini karena pertama Rudy Alfonso kan sebagai ketua bidang hukum dan juga sebagai Ketua Mahkamah Partai yang punya hubungan erat dengan berbagai macam kasus-kasus yang menimpa kader kader Partai Golkar," kata Yorrys, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

(Baca juga : KPK Telusuri Uang Rp 4 Miliar yang Mengalir ke Markus Nari)

Ia mengatakan, penyidik menanyakan apakah dia pernah mendengar mengenai pertemuan-pertemuan dalam rangka pencabutan BAP Miryam.

Yorrys mengaku tak pernah mendengar hal tersebut.

Ia juga ditanya penyidik soal hubungan pribadi antara Rudy dan Setya Novanto.

"Ya hal-hal yang secara umum punya kaitan dengan saya," ujar Yorrys.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi mengatakan, melalui Yorrys, KPK menggali peran dari Markus Nari.

"Diperiksa untuk tersangka MN. Ada tambahan kebutuhan informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, yaitu dalam posisi sebagai pengurus DPP Partai Golkar, apakah saksi mengenal MN dan mengetahui perbuatan yang dilakukan MN terkait e-KTP," ujar Febri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.