Dituduh Korupsi E-KTP, Novanto Merasa Keluarganya Menderita

Kompas.com - 03/11/2017, 14:14 WIB
Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong KOMPAS.com/Andreas Lukas AltobeliKetua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, tuduhan keterlibatan dirinya dalam korupsi proyek e-KTP sangat merugikan dirinya.

Menurut Novanto, tuduhan itu berdampak pada kondisi dirinya dan keluarganya.

Hal itu dikatakan Novanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Mudah-mudahan ini terakhir. Bagaimana saya merasa kesehatan saya, penderitaan keluarga yang selalu dilakukan pihak-pihak yang memfitnah saya," kata Novanto kepada majelis hakim.

(baca: Kepada Hakim, Setya Novanto Sebut Dirinya Difitnah Sangat Kejam)

Novanto menilai, tuduhan terhadap dirinya sangat berkaitan dengan kepentingan politik.

Selama persidangan, Novanto membatah keterlibatan dirinya dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui soal bagi-bagi uang dalam proyek e-KTP.

Novanto sempat berstatus tersangka kasus e-KTP, namun dibatalkan oleh hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, KPK memastikan akan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk kembali menetapkan tersangka.

(baca: Ditanya Apapun di Sidang, Novanto Jawab Tidak Tahu dan Tidak Benar)

Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Ia juga campur tangan dalam mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya memastikan akan ada surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setya Novanto.

(baca: Pimpinan KPK Pastikan Akan Ada Sprindik Baru untuk Setya Novanto)

Namun, KPK masih mempelajari putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto.

"Intinya adalah itu tidak boleh berhenti. Itu harus lanjut karena kami digaji untuk itu," ujar Saut di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Saut mengatakan, KPK tidak ingin terburu-buru untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X