Kepada Hakim, Setya Novanto Sebut Dirinya Difitnah Sangat Kejam

Kompas.com - 03/11/2017, 12:17 WIB
Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong KOMPAS.com/Andreas Lukas AltobeliKetua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto merasa tuduhan bahwa dirinya menerima uang dalam korupsi pengadaan e-KTP adalah fitnah yang kejam.

Hal itu dikatakan Novanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar mengonfirmasi soal dugaan penerimaan uang dalam proyek e-KTP.

"Ya ini fitnah yang sangat kejam yang dilakukan pihak-pihak yang selalu menyudutkan saya. Itu tidak benar," ujar Novanto kepada majelis hakim.

Jhon sampai lebih dari tiga kali menanyakan perihal penerimaan uang kepada Setya Novanto.

(baca: Ditanya Apapun di Sidang, Novanto Jawab Tidak Tahu dan Tidak Benar)

Menurut dia, dalam sejumlah persidangan sebelumnya, ada banyak saksi yang menerangkan bahwa Novanto terlibat dalam pengurusan anggaran e-KTP.

Bahkan, dalam fakta persidangan ada yang menerangkan bahwa Novanto memiliki jatah uang korupsi.

"Konon dalam proyek e-KTP ada bagi-bagi uang. Ya wajar saja kalau pengusaha. Tapi ini dikaitkan dengan lembaga Anda. Anda katanya ikut dalam arus perputaran uang?" Kata Jhon.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Nasional
Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Nasional
BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Nasional
FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

Nasional
LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Nasional
Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Nasional
Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Nasional
8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

Nasional
PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

Nasional
Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Nasional
Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Nasional
Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X