Kompas.com - 02/11/2017, 17:50 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra optimistis partainya bakal menang dalam gugatan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Yusril mengatakan, mereka telah menyiapkan seluruh hardcopy dokumen persyaratan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. PBB juga melampirkan hardcopy dari bukti tanda terima KPUD di 512 kabupaten kota.

Sesuai permintaan Bawaslu, PBB juga memberikan salinan dari dokumen tersebut disertai materai. Biaya materai sehingga bukti-bukti itu menjadi legal pun, menurut Yusril, mencapai ratusan juta rupiah.

"Kami sudah memenuhi permintaannya Bawaslu supaya itu ditunjukkan di sini. Sudah di-copy dan materai, kasih leges (legalisir). Anda bayangkan beli materainya saja Rp 300 juta untuk dibawa ke sidang ini. Begitu banyak bukti yang mesti dikumpulkan di sini," kata Yusril kepada wartawan setelah sidang pemeriksaan, Kamis (2/11/2017).

Baca juga : Dokumen Dianggap Tak Lengkap, PBB dan Partai Idaman Datangi Bawaslu

Yusril mengatakan, dirinya sangat yakin PBB bisa membuktikan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persidangan ini. Mereka menyertakan semua bukti-bukti kepengurusan di 512 kabupaten/kota meliputi kantor, pengurus, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor rekening bank, dan lain sebagainya.

"Makanya, PBB lebih percaya diri tampil di sini karena kami punya bukti kok," katanya.

Yusril lebih lanjut mengatakan, dalam sistem peradilan di Indonesia, yang menjadi bukti di pengadilan adalah bukti tertulis ataupun kesaksian orang. Sementara untuk bukti elektronik, tidak semua persidangan mau menerimanya.

Baca juga : Yusril Minta Ahli IT Dihadirkan di Persidangan untuk Periksa Sipol KPU

"Hanya Mahkamah Konstitusi dalam pidana, itu pun hanya kasus narkotik, pencucian uang, dan korupsi, di mana transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti. Dalam kasus pembunuhan tidak," ucap Yusril.

Hari ini, Bawaslu  menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU. Enam pelapor hadir untuk membacakan pokok-pokok perkara.

Selain PBB, juga ada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono, Partai Idaman, PKPI Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, serta Partai Republik. Adapun satu pelapor yang tidak hadir dalam sidang adalah Partai Bhinneka Indonesia.

Kompas TV Rhoma Irama mendatangi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, untuk melaporkan KPU yang tidak meloloskan Partai Idaman pada pemilu mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.