Yusril Minta Ahli IT Dihadirkan di Persidangan untuk Periksa Sipol KPU

Kompas.com - 02/11/2017, 14:54 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan kepada majelis sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendatangkan ahli-ahli teknologi dan informatika.

Menurut dia, para ahli IT tersebut perlu dihadirkan untuk memeriksa apakah ada masalah pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Lebih baik kita panggil ahli-ahli IT untuk memeriksa Sipol itu bermasalah atau tidak. Supaya sidang ini berjalan secara fair, jujur, dan arif," kata Yusril, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Yusril menjelaskan, dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, partainya telah melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan di DPC-DPC, jumlahnya hingga 512 kabupaten/kota.  

Baca: KPU Pertanyakan Produk Sidang Bawaslu Terkait Calon Peserta Pemilu

Namun, proses pendaftaran terkendala Sipol.

"Pada saat input, mengalami gangguan baik koneksi, listrik padam, maintenance, sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan belum bisa dimasukkan seluruhnya ke Sipol pada 16 Oktober, dan perpanjangan 17 Oktober," kata Yusril.

Dengan tidak selesainya proses pengunggahan data melalui Sipol, KPU berkesimpulan bahwa PBB tidak melengkapi dokumen persyaratan.

Dalam sidang tersebut, Yusril mengatakan, mereka membawa seluruh bukti-bukti yang diminta Bawaslu RI, berupa hard copy dari DPC seluruh Indonesia dan bukti tanda terima dari KPUD.

Kompas TV Sekjen PKS, Mustafa Kamal juga mengingatkan agar Anies-Sandi bisa memimpin Jakarta dengan baik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.