Survei Populi Center: 62 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 02/11/2017, 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

Artinya, pembangunan bukan hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pembangunan Indonesia Sentris terasa di masyarakat karena perbandingan angka yang merasa puas dan tinggal di Pulau Jawa berimbang dengan di luar Pulau Jawa. Kepuasan masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan sudah terasa di tengah masyarakat Indonesia," ujar Usep.

Usep menambahkan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responsen setuju dengan kebijakan sejumlah pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK.

Sebanyak 77,5 persen responden setuju dengan pembangunan tol lintas Sumatera. Kemudian 73,6 persen responden setuju pembangunan rel kereta di Sulawesi.

Sebanyak 75,8 persen responden setuju dengan pembangunan Trans-Papua.

"Tiga kebijakan ini adalah kebijakan yang notabene berada di luar Pulau Jawa," ujar Usep.

Survei Populi Center ini dilakukan pada 19 Oktober-26 Oktober 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang.

Survei menggunakan metode survei multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 3.852 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 21 September: 3.852 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X