Jimly: Jangan Sampai Politik Menimbulkan Luka seperti di Pilkada DKI

Kompas.com - 02/11/2017, 06:27 WIB
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pueat, Sabtu (15/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pueat, Sabtu (15/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap, penyelenggaran Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 tidak diwarnai isu SARA.

Ia mengakui, sulit untuk mencegah merebaknya isu SARA pada tahun politik.

Akan tetapi, Jimly meminta pihak penyelenggara pemilu belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI 2017.

"Mudah-mudahan saja semua kepala daerah sekarang, KPU, dan Bawaslu belajar dari kasus DKI. Belajar supaya jangan sampai isu sara mendominasi, walaupun kadang-kadang sulit. Dalam arti menyangkut perkembangan kematangan demokrasi kita," ujar Jimly, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian

Jimly mengatakan, sulit membayangkan isu SARA tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik.

Dia membandingkan situasi di Indonesia dengan masa awal terpilihnya Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang juga diramaikan dengan kampanye hitam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Jimly, politisasi isu SARA berdampak buruk terhadap budaya berpolitik.

Seharusnya, berpolitik tetap mengutamakan integritas dan berkebudayaan.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pimpinan partai politik agar menghindari isu SARA menjelang tahun politik.

"Saya sebagai Ketua Umum ICMI mengimbau bahwa jangan digembar-gemborkan (isu SARA) karena itu menimbulkan luka budaya, budaya politik kita, menimbulkan luka seperti kasus Pilkada DKI itu. Bukan lagi soal siapa kalah siapa menang, tapi lukanya ini makan waktu untuk penyembuhan. Maka marilah kita berpolitik dengan santun dan berbudaya, berdemokrasi harus dengan integritas dan berkebudayaan," kata Jimly.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Nasional
Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Nasional
2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Nasional
Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Nasional
Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Nasional
Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Nasional
145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Nasional
Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X