Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tebar Pesona" ala AHY untuk Pemilu 2019

Kompas.com - 02/11/2017, 05:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono mulai gencar melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh politik tanah air beberapa waktu belakangan ini.

Tak hanya itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyno itu kerap melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyapa warga setempat.

Apa yang sebenarnya yang sedang dilakukan AHY?

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai safari politik yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak lepas dari upaya untuk mencari peluang maju di Pilkada serentak 2018 sekaligus Pemilu 2019.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menganggap bahwa, langkah DPR RI berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus e-KTP ditunda adalah salah kaprah. Jakarta, Rabu (13/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menganggap bahwa, langkah DPR RI berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus e-KTP ditunda adalah salah kaprah. Jakarta, Rabu (13/9/2017).
"Saya kira safari politik AHY tentu saja mencari peluang politik, baik untuk Pilkada serentak 2018 maupun Pilpres 2019," ujar Haris kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2017).

Menurut Haris, safari politik itu mau tak mau harus dilakukan AHY tersebut untuk mencari peluang dicalonkan atau mencalonkan diri pada dua kontestasi demokrasi yang akan datang.

Apalagi beberapa waktu lalu sudah ada kelompok relawan yakni President Republic of Indonesia atau Pro-1 (Pro-One) mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan AHY maju di Pilpres 2019.

(Baca: Apa Sinyal di Balik Pertemuan Jokowi-SBY dan JK-AHY?)

"AHY kan sudah mundur dari TNI. Jadi dia harus cari peluang di politik," kata Haris.

Kata Haris, safari politik itu perlu dilakukan AHY agar semakin dikenal oleh masyarakat luas di berbagai wilayah tanah air. Tak hanya di DKI Jakarta semata, lantaran pernah ikut Pilkada Ibu Kota yang lalu.

"Safari politik diperlukan agar publik makin mengenalnya. Biarkan publik yang menilai layak atau tidak. Kita tidak berhak melarang orang bersafari," kata dia.

Rabu malam (31/10/2019) AHY bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut disebut merupakan pertemuan lanjutan dari silahturahmi AHY dengan sejumlah tokoh sebelumnya seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kompas TV Agus Harimurti bahkan disebut sebagai sosok di belakang pertemuan Presiden Jokowi dan SBY.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com