Bagi Polisi, Registrasi Kartu SIM Prabayar Bisa Tekan Potensi Kejahatan

Kompas.com - 01/11/2017, 14:57 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, kewajiban registrasi ulang kartu SIM berpengaruh positif pada upaya menekan tindak pidana.

Sebelumnya, polisi kerap menemui kendala jika berkaitan dengan nomor ponsel yang tidak teregistrasi.

"Karena memang tidak teregristrasi sebelumnya sehingga untuk kami ungkap peristiwa pidana, mencari orang kami mengalami kendala," ujar Ari, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Dengan adanya sistem pendataan yang baru, maka lebih mudah mendata nomor-nomor tersebut.

Baca: Hoax, Registrasi Kartu Prabayar Dikaitkan dengan Pilpres

Misalnya, seringkali ada informasi umum dari pemerintah yang disebarkan secara nasional lewat SMS. Maka, pesan tersebut akan lebih mudah disebar merata.

"Mungkin dengan ada profilnya ini bisa disampaikan. Ini bukan domain saya, tapi sangat bermanfaat," kata Ari.

Registrasi ulang itu memuat nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

Kartu SIMShutterstock Kartu SIM

Ari berharap informasi tersebut tetap tersimpan dalam sistem dan tidak bocor serta berpotensi disalahgunakan.

"Yakin saja pemerintah enggak jahat sama masyarakat dan ada polisi yang bakal mengawalnya," kata Ari.

Registrasi kartu SIM prabayar mulai diberlakukan sejak 31 Oktober 2017. Paling lambat registrasi dilakukan hingga 28 Februari 2018.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomot 14 Tahun 2017.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan.

Baca juga : Bingung dan Bingung, Kata Mereka soal Registrasi Kartu SIM Prabayar

Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai 31 Oktober 2017.

Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS, dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.

Kompas TV Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan pengguna sim card prabayar untuk melakukan registrasi nomor pelanggan




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Nasional
Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X