Bagi Polisi, Registrasi Kartu SIM Prabayar Bisa Tekan Potensi Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, kewajiban registrasi ulang kartu SIM berpengaruh positif pada upaya menekan tindak pidana.

Sebelumnya, polisi kerap menemui kendala jika berkaitan dengan nomor ponsel yang tidak teregistrasi.

"Karena memang tidak teregristrasi sebelumnya sehingga untuk kami ungkap peristiwa pidana, mencari orang kami mengalami kendala," ujar Ari, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Dengan adanya sistem pendataan yang baru, maka lebih mudah mendata nomor-nomor tersebut.

Baca: Hoax, Registrasi Kartu Prabayar Dikaitkan dengan Pilpres

Misalnya, seringkali ada informasi umum dari pemerintah yang disebarkan secara nasional lewat SMS. Maka, pesan tersebut akan lebih mudah disebar merata.

"Mungkin dengan ada profilnya ini bisa disampaikan. Ini bukan domain saya, tapi sangat bermanfaat," kata Ari.

Registrasi ulang itu memuat nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

Shutterstock Kartu SIM

"Yakin saja pemerintah enggak jahat sama masyarakat dan ada polisi yang bakal mengawalnya," kata Ari.

Registrasi kartu SIM prabayar mulai diberlakukan sejak 31 Oktober 2017. Paling lambat registrasi dilakukan hingga 28 Februari 2018.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomot 14 Tahun 2017.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan.

Baca juga : Bingung dan Bingung, Kata Mereka soal Registrasi Kartu SIM Prabayar

Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai 31 Oktober 2017.

Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS, dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.