PKB Sodorkan Ketua DPW Jabar Syaiful Huda Jadi Pasangan Ridwan Kamil

Kompas.com - 31/10/2017, 19:20 WIB
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINSekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa turut mengusulkan kadernya untuk berpasangan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Salah satu nama kuat yang diusulkan adalah Syaiful Huda, yang kini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Barat.

"Ketua Umum (Muhaimin Iskandar) pernah menyampaikan, salah satunya Pak Huda, Ketua DPW yang sekarang," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Sebagai salah satu pendukung Ridwan Kamil, PKB merasa berhak untuk mengajukan salah satu kadernya. PKB akan berkomunikasi dengan parpol pendukung Ridwan Kamil lainnya, yakni Partai Golkar, PPP dan Partai Nasdem.

Partai Golkar juga sudah mengajukan kadernya, Daniel Muttaqien, yang kini duduk sebagai Anggota DPR. PPP juga tidak mau kalah dengan mengusulkan kadernya yang kini menjabat Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum.

(Baca juga: Uu Ruzhanul dan Daniel Mutaqien, Siapa Paling Tepat Dampingi Ridwan Kamil?)

Hanya Nasdem yang mengaku menyerahkan sepenuhnya posisi cawagub kepada Ridwan Kamil.

Jika melihat pada perolehan jumlah kursi di DPRD, Partai Nasdem memang paling kecil dengan (5 kursi), disusul PKB (7 kursi), PPP (9 kursi) dan Golkar (17 kursi). Namun, Karding menegaskan bahwa persoalan cawagub tidak ditentukan dari besaran kursi tiap parpol pendukung.

"Saya kira bukan soal paling gede (jumlah kursinya) yang paling utama. Tapi yang paling cocok dengan Pak Ridwan Kamil dan yang akan terpilih apabila dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil," ucap Karding.

(Baca juga: Berebut Ajukan Cawagub, PKB Tolak Usulan PPP Duetkan Ridwan Kamil-Uu)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X