Diminta Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan, Ini Jawaban Ketua KPK

Kompas.com - 31/10/2017, 17:23 WIB
Para mantan pimpinan KPK dan masyarakat antikorupsi, bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selasa (31/10/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusPara mantan pimpinan KPK dan masyarakat antikorupsi, bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selasa (31/10/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo belum dapat menyimpulkan apakah lembaganya menyetujui untuk mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Adapun, usulan mengenai pembentukan TGPF itu dicetuskan para mantan pimpinan KPK dan kelompok masyarakat antikorupsi yang mendatangi kantor lembaga antirasuah tersebut.

Agus beralasan, tidak semua pimpinan KPK ada dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, perlu ada kesepakatan dengan pimpinan lain soal pembentukan TGPF ini.

"Memang diusulkan adanya TGPF, (tapi) kami karena yang terima hanya dua orang. Jadi kami akan menanyakan pimpinan yang lain," kata Agus, dalam jumpa pers bersama di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

(Baca: Pimpinan KPK Didorong Usulkan Pembentukan TGPF Kasus Novel ke Jokowi)

Seandainya pimpinan yang lain setuju, lanjut Agus, bisa saja KPK mengusulkan ke Presiden untuk kemudian membentuk TGPF.

Agus tampaknya ragu kalaupun TGPF terbentuk akan mengungkap kasus penyerangan terhadap salah satu penyidik senior lembaganya tersebut. Ini seperti halnya pembentikan TGPF kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu juga yang kami diskusikan waktu itu di antara pimpinan, kalau TGPF hasilnya apa. Pemahaman kami TGPF yang lalu-lalu bagi banyak hal tidak menemukan titik solusi yang pasti," ujar Agus.

Salah satu mantan pimpinan KPK yang meminta pembentukan TGPF adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad.

"Pada kesimpulan, mengusulkan ke pimpinan KPK untuk bisa menyampaikan ke Bapak Presiden untuk sesegera mungkin membntuk tim gabungan pencari fakta kasus Novel," kata Samad.

(Baca juga: 200 Hari Berlalu, KPK Berharap Polisi Temukan Penyerang Novel)

Samad mengatakan, pembentukan TGPF perlu dilakukan lantaran dalam waktu cukup lama aparat kepolisian tidak mampu mengungkap kasus ini.

Sejumlah pihak khawatir kalau kasus Novel tidak pernah diungkap, tidak menutup kemungkinan kasus semacam ini kembali terjadi pada pegawai atau pimpinan KPK yang lain.

"Dan penyerangan terhadap Novel tidak hanya penyerangan pribadi Novel saja tapi penyerangan terhadap pejuang-pejuang antikorupsi atau penyerangan terhadap KPK yang giat-giatnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu," ujar Samad.

Kompas TV Di KPK upacara dipimpin Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dengan diikuti seluruh pegawai KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.