Kompas.com - 31/10/2017, 17:17 WIB
Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono usai menyerahkan draf revisi Undang-undang Ormas kepada Pimpinan DPR Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono usai menyerahkan draf revisi Undang-undang Ormas kepada Pimpinan DPR
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan draf revisi Undang-undang Ormas kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR Didik Mukriyanto, serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyerahkan draf tersebut kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Untuk itu kedatangan kami sesuai dengan mekanisme dan aturan Undang-undang MD3, kami ingin menyerahkan beberapa berkas dan naskah akademik terkait usulan inisiatif anggota DPR dalam hal ini anggota Partai Demokrat (terkait Perppu Ormas)," kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

(baca: Jusuf Kalla Sebut Sikap PAN Tak Etis Tolak Perppu Ormas)

Ia mengatakan, hal ini merupakan komitmen Demokrat untuk menjamin kebebasan berserikat yang menjadi hak bagi warga negara.

Ibas berharap mekanisme revisi Undang-undang Ormas di DPR bisa berjalan tepat sehingga cepat selesai.

Sementara itu, Agus mengatakan DPR akan memprosesnya melalui berbagai mekanisme sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna.

"Sebagai pertimbangan baru dilaksanakan rapat pimpinan, lalu agendanya bamus (badan musyawarah) lalu tindak lanjut sehingga rentetan sesuai peraturan undang-undang," kata Agus.

(Baca juga : SBY: Pemerintah Sudah Janji, Ada 4 Poin UU Ormas yang Perlu Revisi)

Sebelumnya Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas revisi Undang-undang Ormas.

Setelah itu, SBY menggelar rapat internal bersama jajaran pengurus Demokrat untuk membahas draf revisi Undang-undang Ormas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.