Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Kasus Markus Nari, Apa yang Digali Penyidik dari Yorrys Raweyai?

Kompas.com - 31/10/2017, 15:04 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Reweyai, Selasa (31/10/2017).

Yorrys diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan perkara merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka anggota DPR RI Markus Nari.

Seusai pemeriksaan, Yorrys mengatakan, penyidik KPK menanyakan soal sejumlah pihak dan hal-hal terkait bidang hukum di Partai Golkar.

Misalnya, penyidik menanyakan soal ada atau tidak skenario yang dibuat Markus Nari yang terkait kasus e-KTP, seperti pertemuan-pertemuan, penarikan BAP, dan pencabutan BAP oleh mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Baca: Kasus Rintangi Penyidikan E-KTP, Elza Syarief Bantah Kenal Markus Nari

Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Yorrys mengatakan, dia tidak mengetahui seputar hal-hal tersebut. 

"Ada beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Markus dalam rangka membuat skenario. Apakah saya tahu apa tidak, saya enggak tahu," kata Yorrys, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Selain terkait Markus, Yorrys juga mengaku ditanya terkait Rudi Alfonso, yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dan tentang Miryam.

Nama Rudi Alfonso muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. 

Baca: Kepada Elza Syarief, Miryam Mengaku Dimarahi Dua Politisi Hanura

Rudi diduga memengaruhi Miryam S Haryani, untuk berbohong dan mencabut keterangan dalam BAP.

Ia sempat menjelaskan hubungan Rudi dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. 

Menurut Yorrys, kasus yang melibatkan Ketua Umum atau kader Golkar di daerah ditangani oleh Bidang Hukum.

"Ya salah satu, karena dia ketua bidang hukum kan. Tapi hubungan persahabatan dan pekerjaan antara Rudi dan Ketum bukan baru, artinya sudah lama," ujar Yorrys.

Kompas TVPolitisi Partai Golkar, Markus Nari menjadi terlibat dalam pembahasan anggaran proyek KTP elektronik.

az

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com