Proses Perekaman E-KTP Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri membahas kesiapan perekaman e-KTP jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Wiranto memastikan bahwa seluruh proses perekaman e-KTP akan selesai sebelum penyelenggaraan Pilkada 2018 dan 2019 mendatang.

"Saya ingin supaya permasalahan e-KTP ini jelas selesai ya karena itu menyangkut banyak hal. Persiapan pilkada 2018, menyangkut Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019. Nah basic-nya kan kelengkapan yang prima dari penyelenggaraan KTP elektronik, karena itu tadi saya minta hal yang belum selesai segera dituntaskan," ujar Wiranto saat ditemui usai rapat.

(Baca juga: Mengapa Petugas Sering Sebut Blangko Habis Saat Warga Urus E-KTP?)

"Hal-hal yang masih menghambat ayo kita pecahkan bersama, sudah ada jalan keluarnya, ternyata dari masukan berbagai pihak kita bisa memastikan bahwa pilkada dan pilpres, e-KTP selesai tuntas," ucapnya.

Selain itu, Wiranto juga memastikan tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan teknis, lisensi dan operator pengadaan e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan, proses lelang terkait proyek pengadaan e-KTP sudah dilakukan dan pemerintah tinggal menentukan pemenang lelang.

"Masalah tender, lelang, juga sudah berjalan nanti proses dari kelanjutan pengelolaan, penyeleksian berikutnya, siapa pemenangnya nanti kepada pemerintah. Itu sudah dapat terselenggara dengab baik," kata Wiranto.

KRISTIANTO PURNOMO Warga antre menyerahkan berkas untuk pencetakan e-KTP di stan pelayanan dan pencetakan e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (20/10/2017). Kegiatan yang digelar antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ramai diserbu warga yang yang belum memiliki e-KTP. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Tjahjo memastikan tidak ada masalah berarti terkait perekaman dan penerbitan e-KTP. Oleh karena itu dia berharap warga proaktif untuk melakukan perekaman.

"Enggak ada masalah. Jujur masih ada sekian juta, 2-3 juta yang belum rekam ulang. Yang belum rekam ulang ya enggak bisa pemerintah jemput bola tapi sama-sama warga proaktif," tuturnya.

"Dari 3 jutaan yang paling banyak itu TKI, yang kerja tinggal di luar negeri, mereka kalau mau nyoblos besok jangan seperti Pilkada DKI kemarin, tahu-tahu pulang ke TPS. Ya datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double," kata Tjahjo.