Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Kemendes Dicecar soal Pertemuan Irjen Kemendes-Auditor BPK

Kompas.com - 30/10/2017, 20:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, soal pertemuan Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Ali Sadli.

Hal tersebut terjadi saat Anwar menjadi salah satu saksi untuk terdakwa Ali Sadli pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Mulanya, jaksa KPK menanyakan apa yang Anwar ketahui soal upaya yang dilakukan Sugito terkait adanya temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh tim BPK di Kemendes.

Temuan PDTT itu terkait pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan bantuan operasional kepada tenaga pendamping profesional dana desa tahun 2016 sebesar Rp 550.467.601.225, yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Anwar mengakui, dia mengetahui pertemuan Sugito dan Ali Sadli.

"Di mana yang saudara ketahui," tanya jaksa KPK, di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta.

(Baca juga: Jaksa Cecar Sekjen Kemendes Soal Maksud "Apresiasi" untuk BPK)

Anwar mengatakan, pertemuan keduanya terjadi di sebuah restoran di kawasan Pondok Indah. Namun, ia tak mengetahui detail pertemuan Sugito dan Ali Sadli.

Jaksa kemudian mencecar Anwar apakah dirinya menerima laporan dari Sugito terkait hasil pertemuan tersebut. Anwar mengaku tidak mendapat laporan detail dari Sugito.

"Laporan dari Pak Gito, beliau melaporkan ke saya makro saja, saya enggak tahu detailnya," ujar Anwar.

(Baca juga: Terbukti Suap Auditor BPK, Irjen Kemendes Divonis 1,5 Tahun Penjara)

Hakim kemudian menyela, seperti apa laporan makro dari Sugito kepada Anwar soal pertemuan dengan auditor BPK tersebut. Menurut Anwar, intinya terkait temuan PDTT itu kemungkinan sudah dicarikan solusinya.

Namun, Anwar tidak menjelaskan solusi seperti apa untuk temuan PDTT tersebut.

"Artinya sudah ketemu, Yang Mulia, dengan Pak Ali persoalan yang terkait dengan PDTT itu mungkin sudah dicarikan solusinya," ujar Anwar.

Jaksa kemudian menyambung pertanyaan soal percakapan Anwar dengan Sugito tentang istilah "semoga lampu hijau".

"Lampu hijau itu begini artinya pihak BPK juga memahami apa yang kami lakukan. Istilahnya, kami juga dengan dasar yang tadi, surat dari Kementerian Keuangan," ujar Anwar.

Kompas TV Di hadapan majelis hakim, menteri desa mengaku tidak tahu soal dugaan suap untuk auditor BPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com