Ombudsman Cermati Potensi Konflik Kepentingan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal

Kompas.com - 30/10/2017, 12:08 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi (kanan baju biru) dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Senin (30/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAnggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi (kanan baju biru) dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Senin (30/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melihat ada potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang akan dihadapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan sertifikasi jaminan produk halal.

Program sertifikasi jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan berlaku pada 2019 mendatang.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi mengatakan, berdasarkan investigasi internal Ombudsman, lembaga yang paling siap menjadi auditor atau menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu LPOM MUI.

LPOM MUI dinilai memiliki sumber daya dan peralatan yang cukup lengkap untuk menguji atau memeriksa kehalalan sebuah produk.

Baca: Ombudsman Sarankan Ada Subsidi Jaminan Produk Halal untuk UMKM

Logo sertifikasi halal MUIhalalmui.org Logo sertifikasi halal MUI
Masalahnya, kata Suadi, dalam UU JPH disebutkan bahwa LPOM MUI menjadi pemutus akhir dari halal tidaknya sebuah produk.

"Kalau LPH-nya MUI, dan MUI juga sebagai pemutus akhir, kami khawatir ada conflict of interest," kata Suadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan MUI memilih untuk mengambil peran sebagai pemutus akhir atau hanya sebagai LPH.

Ombudsman juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pusat studi rintisan  sehingga bisa meningkatkan pengetahuan pelaku usaha UMKM dan IRT mengenai produk halal.

Mengenai kelembagaan, Ombudsman juga menyarankan agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hadir di tiga zona, dan tidak hanya di pusat atau di Jakarta.

"Seperti Balitbang Kementerian Agama. Kalau hanya di pusat, akan sangat sulit menjangkau (wilayah)," ujar Suadi.

Kompas TV Ini Halal atau Haram? - Cerita Hati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Cecar Menag soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU'

Anggota DPR Cecar Menag soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU"

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Nasional
Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Nasional
Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.