Ombudsman Sarankan Ada Subsidi Jaminan Produk Halal untuk UMKM

Kompas.com - 30/10/2017, 11:12 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi (kanan baju biru) dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Senin (30/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAnggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi (kanan baju biru) dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Senin (30/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyarankan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan subsidi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri rumah tangga (IRT).

Subsidi perlu diberikan agar para pelaku usaha bisa memenuhi persyaratan sertifikasi jaminan produk halal.

Program sertifikasi jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan akan berlaku pada 2019.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi mengatakan, jaminan produk halal sudah menjadi tren, gaya hidup, serta investasi global.

Para investor negara-negara maju siap dengan seluruh persyaratan kehalalan.

Baca: Temui Wakil Ketua MPR, Kadin Indonesia KT3 dan OKI keluhkan UU Jaminan Produk Halal

Masalahnya, bagi UMKM dan IRT, jaminan produk halal ini menjadi tantangan tersendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu, kalau persiapan UMKM dan IRT tidak disiapkan, mereka akan kalah di pertarungan dagang," kata Ahmad, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Ahmad mengatakan, agar UMKM dan IRT bisa tetap bersaing dalam tren produk halal, maka perlu keberpihakan dari pemerintah.

Salah satu yang bisa dilakukan dengan memberikan subsidi sertifikasi jaminan produk halal.

"Tetapi yang kami tahu belum ada aturan atau keberpihakan dari Pempus dan Pemda," kata Ahmad.

Ahmad menyebutkan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM 2013, tercatat sekitar 60 jutaan pelaku usaha UMKM.

Masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum tercatat, sehingga masalah pendataan yang juga penting untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah.

Kompas TV Indonesia Gali Potensi Wisata Halal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.