PPP Tegaskan Kursi Pengusung Ridwan Kamil Sudah Cukup Tanpa Golkar

Kompas.com - 29/10/2017, 15:23 WIB
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (tengah), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), Waketum PPP Arwani Thomafi (kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) bergandeng tangan bersama sebelum memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10). PPP resmi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018 mendatang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17. Aprillio AkbarKetua Umum PPP Romahurmuziy (tengah), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), Waketum PPP Arwani Thomafi (kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) bergandeng tangan bersama sebelum memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10). PPP resmi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018 mendatang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy menegaskan bahwa Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah memiliki kursi yang cukup untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat meski tanpa dukungan Partai Golkar.

Sebab, sebelum Golkar, Partai Nasdem (5 kursi), PKB (7 kursi) dan PPP (9 kursi) sudah lebih dulu memutuskan dukungan terhadap pria yang akrab disapa Emil itu. Apabila digabungkan, ketiga partai itu mengantongi 21 kursi DPRD, lebih dari syarat minimum 20 kursi.

"Bergabungnya PPP secara resmi dalam dukungan kepada Pak Emil menjadikan Pak Emil adalah calon gubernur pertama yang memiliki kendaraan lengkap. Karena bersama dengan PKB dan Nasdem maka kita 21 kursi," kata kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2017).

Oleh karena itu, meskipun Partai Golkar memiliki jumlah kursi yang lebih besar (17 kursi), namun PPP merasa tetap berhak untuk mengusung kadernya sebagai calon wakil gubernur bagi Ridwan Kamil.

PPP memutuskan mengusung Uu Ruzhanul Ulum yang saat ini menjabat Bupati Tasikmalaya.

(Baca juga: Nasdem Tegaskan Kader Golkar Belum Tentu Jadi Pasangan Ridwan Kamil)

PPP menganggap Ridwan Kamil dan Uu bisa saling melengkapi. Berdasarkan survei yang dilakukan PPP, Ridwan Kamil dilihat sebagai figur yang dianggap intelektual, perkotaan dan bisa diterima oleh kalangan muda.

Sementara, Uu bisa menjaring suara kalangan pesantren dan pemilih yang lebih tua.

"Kita juga berterima kasih atas bergabungnya Golkar, tetapi kombinasi antara ridwan kamil dan UU ini adalah kombinasi antara intelektual dan santri, kombinasi antara kota dan desa dan kombinasi antara modernis dan konservatif," ucap Romy.

Romy memprediksi, apabila pasangan ini dilanjutkan, akan mendapatkan kemenangan di atas 60 persen.

(Baca juga: Ridwan Kamil: Saya Pemain Pilkada, Sudah Tahu Triknya)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X