Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Jam Jokowi dan SBY di Istana...

Kompas.com - 28/10/2017, 06:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumat (27/10/2017) siang itu, para wartawan yang biasa meliput di Istana Kepresidenan tengah menikmati waktu senggang di ruangan pers.

Presiden Joko Widodo yang biasanya memiliki jadwal padat, sedang tidak ada kegiatan.

Pagi harinya, Jokowi memang sempat menerima para pengusaha Jepang. Namun, siang hingga sore hari, jadwal Jokowi kosong.

Tiba-tiba para wartawan dikejutkan dengan kedatangan salah seorang staf biro pers Istana.

"Ke Istana Merdeka sekarang, Pak Jokowi kedatangan tamu, mendadak," kata dia.

Para pencari berita pun langsung bergerak menuju Istana Merdeka dan menunggu sekitar 10 menit di sana.

Pukul 14.08 WIB, Jokowi dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono muncul di beranda Istana Merdeka. Wartawan diberi kesempatan mengambil gambar selama lima menit.

Tak terdengar apa yang diperbincangkan Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut karena jarak yang diizinkan untuk mengambil gambar cukup jauh. Sesekali di tengah pembicaraan, keduanya tertawaan akrab.

Teh dan sejumlah makanan ringan disajikan. Hamparan halaman tengah Istana Kepresidenan yang asri menjadi pemandangan utamanya.

Gaya Jokowi mengajak tamunya berbincang di Istana ini biasa disebut veranda talk. Hanya tamu-tamu yang dianggap spesial yang biasanya diajak Jokowi mengobrol di beranda.

Tanpa keterangan

Setelah sekitar 10 menit berada di beranda, Jokowi pun mengajak SBY untuk berbincang di ruang kerjanya.

Satu jam pertemuan, SBY meninggalkan istana tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Padahal, pada pertemuan sebelumnya di istana, Maret lalu, Jokowi dan SBY secara bersama-sama memberikan keterangan ke media.

Baca juga : Di Depan SBY, Jokowi Bicara Pentingnya Komunikasi Presiden dan Mantan Presiden

Saat itu, SBY memastikan tidak ada lagi miskomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengaku sudah menjelaskan berbagai hal yang selama ini menjadi sumber miskomunikasi antara dirinya dan Jokowi.

Wartawan pun sempat berupaya bertanya langsung ke Jokowi terkait hal yang dibahas bersama SBY dalam pertemuan tersebut. Namun, Jokowi juga enggan berkomentar. Ia meminta wartawan bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Pak Mensesneg saja lah, tidak siap," kata Jokowi kepada wartawan sambil tersenyum.

 

UU Ormas

Penjelasan terkait pertemuan itu akhirnya datang dari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo. Pada Jumat petang, Johan mendatangi ruangan pers tempat awak media bekerja.

Johan mengatakan, pertemuan ini sudah direncanakan sejak sebulan lalu, bukan mendadak. Namun, pertemuan baru terwujud sekarang karena kesibukan keduanya.

Menurut Johan, pertemuan tersebut salah satunya membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 2017 (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.

Presiden Joko Widodo bertemu Presiden keenam SBY di Istana, Jumat (27/10/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Presiden Joko Widodo bertemu Presiden keenam SBY di Istana, Jumat (27/10/2017).
"Memang ada topik yang dibicarakan, salah satunya adalah tentang Perppu Ormas yang baru saja disahkan DPR menjadi UU Ormas," kata Johan.

Baca juga : Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas dan Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua

Sehari sebelum pertemuan itu, SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyatakan akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi UU Ormas.

Menurut SBY, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah Perppu No 2/2017 disahkan pada rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. Janji itulah yang membuat Partai Demokrat ikut mendukung pengesahan perppu menjadi UU.

Namun, saat ditanya apakah SBY menyampaikan poin-poin revisi UU Ormas, Johan mengaku tidak tahu. Sebab, pertemuan tersebut berlangsung hanya empat mata antara Jokowi dan SBY.

"Saya detailnya tidak tahu karena seperti saya sampaikan di awal bahwa pertemuan ini pertemuan empat mata, tidak ada yang mendampingi antara Pak Presiden dengan Pak SBY," ucap Johan.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10/2017).ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

 

Jokowi setuju revisi

Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan bahwa SBY mengusulkan revisi UU Ormas kepada Jokowi dalam pertemuan itu. Jokowi, kata Imelda, menyambut baik gagasan Demokrat untuk segera merevisi UU Ormas.

"Presiden Jokowi setuju  revisi UU Ormas yang diusulkan oleh Partai Demokrat. Hal ini disampaikan SBY," kata Imelda.

Ada 4 poin revisi yang sebelumnya disampaikan SBY. Pertama, ormas harus dianggap sebagai komponen yang diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan justru dianggap sebagai ancaman.

Kedua, harus ada proses hukum yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.

Ketiga, kewenangan untuk menentukan ormas yang anti-Pancasila juga tidak ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Terakhir, sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar tidak perlu sampai menjerat seluruh anggotanya.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler versi KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com