Kompas.com - 27/10/2017, 12:52 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berada di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berada di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak setuju atas ide "Revolusi Putih" yang dikemukakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Susi lebih setuju jika Revolusi Putih yang memiliki arti sosialisasi susu sebagai konsumsi sehari-hari kepada anak-anak tersebut diganti 'Susinisasi'.

Apa itu 'Susinisasi'?

Istilah 'Susinisasi' ternyata merujuk pada namanya sendiri sebagai Menteri KKP yang sedang mengampanyekan gerakan makan ikan nasional.

"Susinisasi itu maksudnya makan ikan. Jadi bukan minum susu saja, tapi makan ikan diperbanyak dong," ujar Susi saat berbincang santai dengan wartawan di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (21/10/2017).

Menurut Susi, susu memang bergizi baik, tetapi pasokan produksinya sangat terbatas. Susu di Indonesia pun lebih banyak berasal dari luar negeri alias impor dibandingkan produksi dalam negeri.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti Ingin Punya Program Televisi Sendiri)

Apalagi, ada jenis pangan lain yang jauh lebih mudah didapat masyarakat, yakni ikan. Harga ikan semakin ke sini pun semakin murah.

Jadi, Susi berpendapat, mengonsumsi ikan lebih banyak menuai manfaat. Baik kepada diri sendiri ataupun kepada peningkatan ekonomi nasional.

"Kalau makan ikan hasil produksi dalam negeri diuntungkan nelayan dan sebagainya. Jadi, pilih mana? Ikan dong. Jadi menurut saya, Revolusi Putih diganti saja dengan 'Susinisasi'," kata Susi, seraya tertawa.

Adik Prabowo Subianto, yaitu Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017). Hashim mengatakan, dia membawa usulan program untuk pelajar kurang mampu di Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X