Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gunung Agung Berstatus Awas, Potensi Kerugian Capai Rp 2 Triliun

Kompas.com - 26/10/2017, 19:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan, potensi kerugian karena peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung di Bali mencapai Rp 2 triliun.

Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kerugian tersebut karena beberapa sektor perekonomian yang berhenti beraktivitas.

Kepala Pusat Data Informas dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Kamis (26/10/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Kepala Pusat Data Informas dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Kamis (26/10/2017)
"Kerugian ekonomi akibat meningkatnya status "Awas" Gunung Agung diperkirakan sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 triliun," kata Sutopo, di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan, potensi kerugian karena berhentinya sektor pariwisata sekitar Rp 264 miliar.

Baca: BNPB: Erupsi Gunung Agung Bisa Jadi Potensi Wisata

Sementara itu, sektor perbankan yang juga terganggu menyumbang potensi kerugian paling besar yakni sekitar Rp 1,05 triliun.

Sedangkan potensi kerugian karena para pengungsi kehilangan pekerjaan diperkirakan sekitar Rp 204,5 miliar.

Selain itu, ada pula kerugian yang disebabkan terabaikannya lahan pertanian, peternakan, dan kerajinan diperkirakan sekitar Rp 100 miliar.

"Lalu berhentinya aktivitas pertambangan, pembangunan di Karangasem, dan kerugian lainnnya sekitar Rp 200 hingga Rp 500 miliar," katat Sutopo.

Kompas TV Puluhan keluarga di dusun Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem Bali, kembali menetap di kawasan rawan bencana tiga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com