Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Tak Pilih Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

Kompas.com - 26/10/2017, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memilih mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengatakan, Gus Dur bukan tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih sebagai pahlawan nasional. 

Akan tetapi, pemerintah lebih memilih tokoh yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Hal ini dilakukan agar penilaian menjadi tidak bias.

"Kalau yang masih baru nanti bias kami menilai. Bisa saja generasi yang akan datang menilainya," kata Jimly, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Baca: Yenny: Gus Dur Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Setiap Tahun, tetapi Tak Pernah Terjadi

Jimly mengatakan, tokoh seperti Gus Dur pasti memenuhi berbagai syarat dan kualifikasi untuk menjadi pahlawan nasional.

Namun, menurut dia, terlalu cepat apabila gelar pahlawan itu disematkan tidak lama setelah Gus Dur wafat pada 2009 lalu.

"Terlalu cepat. Bukannya tidak memenuhi syarat dan tidak layak," kata Jimly.

"Isitilah kasarnya kuburannya masih basah," tambah dia. 

Ketua Dewan Gelar Ryamizard Ryacudu mengatakan, tiga tokoh yang dipilih tahun ini berasal dari luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Baca: Gus Dur dan Sembilan Tokoh Lain Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Dari Provinsi Aceh, tokoh yang diajukan adalah Malahayati. Dari Provinsi Riau, yang diusulkan adalah Mahmud Marzuki.

Sementara, dari NTB, tokoh yang diusulkan Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan nama Hamzanwadi.

Ryamizard mengatakan, Dewan Gelar memilih berdasarkan sembilan nama yang diajukan oleh Kementerian Sosial.

Menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, selain sembilan nama itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan kembali beberapa nama tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Usulan tersebut telah melalui telaah tim TP2GP dan dinyatakan memenuhi syarat.

Mereka antara lain, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Lafran Pane yang dikenal karena mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kompas TV Presiden Joko Widodo Pimpin Upacara Renungan Malam


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com