Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Jokowi ke Anies: Saat Asian Games Jangan Kelihatan Masih Gali...

Kompas.com - 26/10/2017, 13:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Rabu (25/10/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan, segera merampungkan area pedestrian di sekitar Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Presiden Jokowi ingin tamu mancanegara yang datang dalam acara Asian Games 2018 mendapatkan kesan baik selama berada di Jakarta.

"Tahun 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih. Karena kita akan kedatangan tamu Asian Games. Ada 30 ribuan yang akan datang ke sini," ujar Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.WAHYU PUTRO Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.
Presiden Jokowi tidak ingin ketika penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai, masih nampak sisa-sisa pengerjaan trotoar.  

"Jangan kelihatan pas Asian Games kita masih gali gali apa itu, ndak lah. Membangun-bangun apa itu di pinggir jalan, ndak. Semuanya harus bersih. Itu yang saya perintahkan," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Anies-Sandi Tuntaskan Proyek Infrastruktur Sebelum Asian Games)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Berikan "Tips" Berkomunikasi dengan Warga Jakarta kepada Anies)

Diberitakan, saat bertemu kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) siang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung di daerah.

Saat menyampaikan itu, Presiden menunjuk bagan di layar besar. Bagan itu menunjukan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Tertulis bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah, baik pusat atau daerah.

"Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana, dan Pemda ada di mana, jelas. Jadi kalau saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.

Kompas TV 10 bulan jelang perhelatan Asian Games 2018, panitia pelaksana Asian Games, INASGOC mengandeng 6 BUMN menjadi sponsor utama Asian Games 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com