Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Resmikan Mandalika 2011, Kenapa Jokowi Bilang 29 Tahun Tak Selesai?

Kompas.com - 26/10/2017, 09:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tidak selesai dalam 29 tahun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam video blog-nya usai meresmikan KEK Mandalika pada Sabtu (21/10/2017).

"Saya senang sekali ini adalah kawasan yang 29 tahun belum selesai-selesai. Dan hari ini sudah selesai," kata Jokowi dalam vlog yang kini menjadi trending di YouTube.

Belakangan, klaim Jokowi tersebut menuai pertanyaan. Sebab, Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan groundbreaking proyek itu saat menjabat Presiden keenam pada 2011.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (paling kiri), Ulil Abshar Abdalla, dan Rachland Nasidik (kiri ke kanan) menyampaikan sikap DPP di Jakarta, Jumat (15/2/2013). Mereka menyampaikan sikap dukungan pengambilalihan pimpinan partai oleh Ketua Majelis Tinggi partai untuk memulihkan dan membenahi partai. LUCKY PRANSISKA Pengurus DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (paling kiri), Ulil Abshar Abdalla, dan Rachland Nasidik (kiri ke kanan) menyampaikan sikap DPP di Jakarta, Jumat (15/2/2013). Mereka menyampaikan sikap dukungan pengambilalihan pimpinan partai oleh Ketua Majelis Tinggi partai untuk memulihkan dan membenahi partai.
Protes pun muncul di media sosial. Salah satunya datang dari Juru Bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik lewat akun Twitternya, @RachlanNashidik.

"Groundbreaking pembangunan Mandalika dilakukan Presiden SBY pada 2011. Jangka waktu pembangunan sepuluh tahun (2021). 29 tahun dari mana?" tulis Rachland.

(Baca juga: Lewat Vlog, Jokowi Pamer Keindahan Mandalika)

Dua wisatawan mancanegara bermain stand up paddleboard atau berselancar menggunakan dayung  di Pantai Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (10/10). Pantai Mandalika yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas nasional ini memiliki daya tarik berupa pantai sepanjang 14,6 km yang membentang dari barat hingga ujung timur Pantai Tanjung Aan dengan keunikan pasir putihnya menyerupai biji merica. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/kye/17 ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI Dua wisatawan mancanegara bermain stand up paddleboard atau berselancar menggunakan dayung di Pantai Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (10/10). Pantai Mandalika yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas nasional ini memiliki daya tarik berupa pantai sepanjang 14,6 km yang membentang dari barat hingga ujung timur Pantai Tanjung Aan dengan keunikan pasir putihnya menyerupai biji merica. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/kye/17
Berita SBY saat meresmikan groundbreaking Kawasan Mandalika enam tahun lalu pun kembali ramai dibagikan di dunia maya.

"Kebiasaan menghapus jejak pendahulu. Lupa ngecek jejak digital. Padahal buzzer cebong dah berbusa2 ngapusi publik," tulis @panca66 sambil membagikan link berita SBY meresmikan kawasan Mandalika.

Bahkan belakangan, SBY sendiri membagikan foto ia tengah meresmikan proyek Mandalika pada 2011 lewat akun Facebook. Total, ada 13 foto yang dibagikan.

"SBY didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Gubernur NTB, M Zainul Majdi, Jumat tanggal 21 Oktober 2011 melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)," demikian keterangan yang tertulis bersama foto tersebut.

Dijelaskan juga bahwa kawasan wisata ini dibangun di atas lahan seluas 1.175 hektar dan menelan biaya hampir Rp. 30 Triliun. Kawasan wisata ini tercakup dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI).

Unggahan SBY itu mendapatkan komentar positif dari para followers-nya.

"Jadi lucu membaca berita sejak kemarin pak ....29 tahun mangkrak ..nanti di zaman now baru peresmian ...jihihii lucu ya pak SBY , ada yang modal ngaku ngaku kerjaannya pemerintahan zaman now ...Sehat selalu ya pak ..," tulis Nurul Iman Putri Utami.

"Klarifikasi pembangunan yg sangat membuat saya merasa terharu, betapa pak SBY yg berjasa banyak, tapi tak bicara banyak, dan tak begitu diketahui khalayak banyak, kini mengungkap hasil karya yg banyak, tapi orang lainlah yg bersuara banyak, dan dianggap bekerja banyak akibat pencitraanya yg kelewat banyak.... Terima kasih pak SBY atas jasa dan pengabdianmu yg tak terhitung banyaknya!" tulis Agus Hermawan Suwito.

(Baca juga: Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Apa Istimewanya?)

29 tahun dari mana?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, Jokowi menyebut angka 29 tahun memang bukan mengacu pada waktu peresmian groundbreaking oleh SBY.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Jalan Tol Becakayu.Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Jalan Tol Becakayu.
"Itu di-groundbreaking memang 2011. Tapi itu kan menjadi kawasan wisata sudah lama," kata Basuki kepada Kompas.com, Rabu (25/10/2017).

Menurut Basuki, Mandalika direncanakan menjadi kawasan wisata pada era Presiden Soeharto pada 1988, tepat 29 tahun yang lalu.

"Maksudnya beliau 29 tahun bukan berdasarkan groundbreaking. Idenya pembangunan kawasan itu sudah dari 29 tahun lalu," kata Basuki.

Kompas TV Bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan, Hari ini (20/10) Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com