Berebut Ajukan Cawagub, PKB Tolak Usulan PPP Duetkan Ridwan Kamil-Uu

Kompas.com - 25/10/2017, 19:32 WIB
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kanan), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) berfoto bersama sembari menunjukan surat dukungan dari PPP seusai memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10/2017). PPP resmi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARKetua Umum PPP Romahurmuziy (kanan), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) berfoto bersama sembari menunjukan surat dukungan dari PPP seusai memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10/2017). PPP resmi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat pada 2018.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum dimintai persetujuan soal diusungnya Uu Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat pendamping Ridwan Kamil.

Padahal, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Selasa (24/10/2017) sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil-Uu.

"Belum ada komunikasi dengan PKB," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Muhaimin menambahkan, posisi cawagub pendamping Emil masih bisa berubah. PKB juga akan tetap mengupayakan agar kadernya menjadi pendamping Emil.

(Baca: PPP Sodorkan Bupati Tasik, Ridwan Kamil Bilang "Belum Pasti")

"Pasti kami punya calon dan kami tidak mau Uu. Kami mau calon lain," tuturnya.

Adapun Ridwan Kamil saat ini sudah resmi didukung oleh tiga partai, yakni Partai Nasdem, PKB dan PPP. Muhaimin menuturkan, komunikasi partai koalisi akan dilakukan dalam waktu dekat.

PKB juga akan kembali melakukan kajian terhadap figur Uu.

"Kami harus kaji lagu Uu. Apa layak benar dari surveinya. Kalau surveinya bagus apa boleh buat, kalau surveinya jelek ya kami tolak Uu," kata politisi yang akrab disapa Cak Imin itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X