Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Daerah yang "Langganan" Kebakaran Hutan Berkurang pada 2017

Kompas.com - 25/10/2017, 12:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah hotpsot atau titik api kebakaran hutan dan lahan berkurang pada 2017.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA, jumlah hotspot menurun 32,6 persen selama 2017 dibandingkan pada 2016. Pada 2016 jumlah hotspot dari NOAA sebanyak 3.563 sedangkan selama 2017 sebanyak 2.400 titik.

Bahkan, terjadi penurunan jumlah kebakaran di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Daerah-deerah yang langganan kebakaran hutan di tahun sebelumnya justru berkurang," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).

Pada 2017, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sebesar 6.841 hektar, di Sumatera Selatan sebesar 3.007 hektar, di Jambi sebesar 109 hektar, di Kalimantan Barat sebesar 6.992 hektar, di Kalimantan Selatan sebesar 3.007 hektar, di Kalimantan Tengah sebesar 1.365 hektar dan di Kalimantan Timur sebesar 262 hektar.

(Baca juga: Enam Provinsi Tetapkan Status Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan)

Sutopo mengatakan, September merupakan puncak musim kemarau yang umumnya menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Namun, ia menilai, hal tersebut bisa diantisipasi dengan baik sehingga jumlah titik api dan kebakaran hutan menurun dari tahun sebelumnya.

Presiden RI Joko Widodo, kata Sutopo, terus memantau pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya, kebakaran hutan dan lahan selama 2017 dapat diatasi dengan baik.

"Berbagai indikator menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah berhasil dengan baik," kata Sutopo.

(Baca juga: Kebakaran Hutan, Jokowi Minta Kepala Daerah hingga Kapolres Dikumpulkan)

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada 2017 sebesar 124.983 hektar hutan dan lahan.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pada 2016 seluas 438.360 hektar dan pada 2015 seluas 2,61 juta hektar.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com