Bawaslu Tambah Politik Uang dan Politik Identitas Jadi Indikator Kerawanan Pemilu

Kompas.com - 24/10/2017, 22:36 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo (baju hijau) dalam diskusi soal Sistem Informasi Partai Politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo (baju hijau) dalam diskusi soal Sistem Informasi Partai Politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, Selasa (24/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengwas Pemilu ( Bawaslu) menambahkan dua indikator untuk memetakan indeks kerawanan pemilu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, dua indikator tersebut adalah politik uang dan politik identitas.

"Memang ada tren perkembangan politik uang dan politik identitas. Itu indikator yang akan kami tambahkan," kata Retno, seusai diskusi di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut dia, dalam indeks kerawanan pemilu sebelumnya, tidak ada indikator politik identitas. Dengan mencermati perkembangan pilkada akhir-akhir ini, Bawaslu menilai, indikator tersebut perlu ditambahkan.

"Kami lihat dalam Pilkada, praktiknya baru muncul akhir-akhir ini. Makanya kami antisipasi ke depan," ujar Ratna.

Dia mengatakan, ada tiga dimensi dalam memetakan indeks kerawanan pemilu yaitu penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. Masing-masing dimensi memiliki indikator dan variabelnya sendiri-sendiri.

Pada Pilkada 2018, ada tujuh daerah besar yang akan menggelar pemilihan gubernur. 

Berdasarkan pengalaman periode sebelumnya, daerah yang pernah terjadi konflik adalah Jawa Timur.

Pengalaman konflik menjadi salah satu pertimbangan Bawaslu dalam memetakan indeks kerawanan pemilu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta Bawaslu segera menyelesaikan indeks kerawanan Pilkada 2018.

Menurut Wiranto, indeks kerawanan Pilkada penting sebagai upaya pemetaan dini dan antisipasi konflik yang akan terjadi saat pesta demokrasi.

"Kalau kita tahu kerawanan terjadi pada sisi yang mana, ini secara sistematis pada saatnya nanti kita sudah bisa menetralisir kerawanan itu," kata Wiranto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X