DPR Sahkan Perppu Ormas, Bagaimana Nasib Gugatan Uji Materi di MK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh proses gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan berhenti jika Perppu telah disahkan oleh DPR sebagai UU.

"Kalau diterima berarti proses sidangnya di MK berhenti otomatis karena enggak ada objeknya," ujar Yusril, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Menurut Yusril, jika para pihak pemohon masih berniat menggugat isi UU tersebut, maka pemohon harus kembali mendaftarkan permohonan gugatannya dengan objek UU Ormas.

"Perkara tidak dapat diterima karena objeknya tidak ada lagi. Kalau pun diulang, ya diulang lagi dari awal," kata Yusril.

Baca juga : Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu mengaku telah memprediksi bahwa Perppu Ormas akan disetujui oleh DPR.

Sementara, proses sidang uji materi di MK masih terus berjalan hingga melewati jadwal Sidang Paripurna di DPR.

Hal ini terjadi karena banyaknya pihak pemohon yang mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas ke MK.

"Di MK yang mohon banyak sekali. Saya sudah nasehati dulu, jangan banyak-banyak pemohonnya. Akhirnya MK enggak kelar-kelar sampai DPR ambil keputusan hari ini," kata dia.

Hingga saat ini, ada tujuh gugatan terhadap Perppu Ormas yang sudah diajukan ke MK:

1. Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan oleh Afriady Putra.
2. Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.
3. Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara.
4. Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni.
5. Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan Islam.
6. Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan, yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.
7. Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

Baca: Pemerintah Bersyukur DPR Akhirnya Sahkan Perppu Ormas

Pada Selasa siang, Perppu Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

Tercatat, ada tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Namun, Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.