Uji Materi UU Pemilu, Ahli Ungkap Alasan "Presidential Threshold" Inkonstitusional

Kompas.com - 24/10/2017, 18:18 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).   KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak sesuai dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi ahli dalam sidang uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

"Angka presidential threshold tersebut adalah angka politik sesaat dan inkonstitusional," ujar Feri.

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, pasangan calon pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Feri menjelaskan, dalam hal teknis pencalonan presiden dan wakil presiden, UUD 1945 telah mengatur secara jelas soal teknis pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Baca: "Presidential Threshold" Dinilai Hanya Untungkan Jokowi Saat Pemilu

Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketentuan itu, lanjut Feri, sangat terang menyebutkan bahwa pencalonan hanya dapat melalui parpol atau gabungan parpol.

Namun, dalam Pasal 222 UU Pemilu menggabungkan ketentuan mengenai pencalonan digabungkan dengan ketentuan persyaratan menjadi presiden.

Hal itu terlihat dari frasa '...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.'

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Nasional
Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Nasional
Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
Novel Baswedan Jawab Isu 'Taliban' di KPK

Novel Baswedan Jawab Isu "Taliban" di KPK

Nasional
Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Nasional
Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Nasional
Selalu Masuk 3 Besar Survei Capres, Anies Tokoh Kuat Tandingi Koalisi Gerindra dan PDI-P?

Selalu Masuk 3 Besar Survei Capres, Anies Tokoh Kuat Tandingi Koalisi Gerindra dan PDI-P?

Nasional
Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X