Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Daerah Mau Bangun Infrastruktur, Jokowi Tawarkan "PT Sri Mulyani"

Kompas.com - 24/10/2017, 17:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko  Widodo menyoroti persoalan inovasi pembiayaan oleh para kepala daerah se-Indonesia.

Ia  mengatakan, pemerintah  provinsi, kabupaten atau wali kota yang ingin menggencarkan proyek pembangunan infrastruktur tetapi tidak memiliki anggaran, dapat meminjam ke PT SMI.

"Kalau misalnya mau membangun pasar, rumah sakit, jalan, bisa minjam ke PT SMI," ujar Jokowi, saat pidato pertemuan dengan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Jokowi sempat berkelakar soal kepanjangan PT SMI itu.

"PT SMI itu, Sri  Mulyani Indarwati," ujar Jokowi, disambut tawa para kepala daerah.

"Bukan. PT SMI itu PT Sarana Multi Infrastruktur yang memang miliknya Ibu Sri Mulyani Indarwati. Ini namanya mirip-mirip sih," lanjut dia.

Baca: Diminta Jangan Hanya Jadi Panglima Infrastruktur, Ini Jawaban Jokowi

PT SMI diketahui merupakan BUMN Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor  pembiayaan infrastruktur dan membantu persiapan proyek infrastruktur.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI, antara lain jalan tol, jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, irigasi, air minum, infrastruktur sosial hingga rolling stock kereta api.

Jokowi mengatakan, bunga pengembalian pinjaman tergolong rendah, yakni 6,9 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bunga di bank.

"Ya kalau dibandingkan pinjem ke bank berapa?" ujar Jokowi.

Kelebihannya, selain bisa memberikan pinjaman, PT SMI sekaligus melaksanakan pendampingan hingga proyek tersebut rampung. Artinya, proyek  yang dihasilkan  dipastikan  punya kualitas baik.

"Jadi ini adalah alternatif pembiayaan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memang belum kenal dengan PT SMI. Tinggal dicicil saja setiap bulan dengan APBD," ujar Jokowi.


Kompas TV Ada analisis, warga di luar Jawa dan Sumatera merasakan betul dampak pembangunan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com